Masih Adakah Harapan ??????

***************************************************

***************************************************



Krisis global membuat berbagai situasi ekonomi menjadi semakain kacau, demikian pula dengan perdagangan saham....indeks harga saham gabungan ...turun naik...pagi dele siang tempe sore tahu.....

Namun selain imbas krisis gombal dan global banyak yang membuat harga saham tiap TBK pada runtuh...

Contohnya CP Prima...selain faktor globalisasi krisis, juga gombalisasi revit yang tak kunjung selesai, PKS yang menjadi andalan ternyata hanya sebatas legal formal tanpa didukung tenggang rasa dan salong pengertian antara Karyawan eks CPB, eks DCD dan plasma...belum lagi banyaknya keadaan dari luar lingkungan inti-plasma...


Sampai kapan.....tidak ada yang tahu....?????

tunggu ulasan yang panas mengenai investigasi imajiner antara penulis dengan boss, karyawan ekx DCD, karyawan ekx CPB dan plasma...juga dengan tengkulak udang dan lain..lain.....

300 Karyawan Dipasena Dipecat Tak Jelas

Jumat, 14 September 07
DetiEK dotCom

JAKARTA - PT Aruna Wijaya Sakti (dulu Dipasena) memecat 300 orang karyawannya secara tertulis dalam prioden dua hari. Saat ini pemecatan secara tertulis masih berlangsung di masing-masing bagian perusahaan yang memiliki 4000 karyawan tersebut.

Humas Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Widanarko mengungkap pemecatan ini berlangsung sangat singkat. Karyawan hanya diberi surat PHK, tanpa kriteria pemecatan yang jelas dan tanpa perundingan dengan serikat.

“Sudah 300 orang diantaranya pengurus teras SPSI. Hal ini sangat rawan konflik,” ujar Widanarko, Jumat (14/9/2007).

Widan juga berharap Bupati Tulangbawang Abdurrahman Sarbini dan pejabat terkait segera turun tangan karena pemecatan ini menurutnya sangat cacat hukum.

Widanarko berharap pemerintah segera memediasi pertemuan segi tiga antara Aruna Wijaya Sakti, Neptune (kontraktor Dipasena yang baru) Disnakertrans, untuk membicarakan solusi masalah tersebut.

Sementara itu pemecatan terhadap karyawan tanpa kriteria yang jelas ini membuat sejumlah keluarga karyawan merasa was was.

Yayuk istri salah seorang karyawan yang tinggal di Kemiling, mengungkap dirinya sangat khawatir mengenai pemecatan yang tengah berlangsung. Menurut dia pemecatan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pemecatan tersebut karena opsinya, dipecat tanpa pesangon atau dipecat dengan pesangon,” ujarnya.

Pemecatan 300 orang karyawan ini merupakan buntut dari aksi mogok karyawan yang menuntut kepada perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan 7 September lalu.(aji aditya junior/trijaya/fit)
sumber:www.okezone.com

MASA LALU - BUMI DIPASENA NASIBMU KINI…

2002-09-04 12:15:29 wib

PolitikIndonesia.com:

Pada, tahun 1980-an, kawasan itu sangat sepi dan gelap gulita di malam hari. Muara Way Mesuji di Kabupaten Tulang Bawang sama sekali belum dikenal. Kondisi dan struktur lahan di Tulang Bawang, daerah sekitar muara Way Mesuji, berupa rawa-rawa yang membelukar, tumbuhan air dan pohon bakau. Kala itu, kawasan ini lebih tepat disebut daerah tak bertuan. Di sana banyak berkeliaran binatang melata seperti buaya muara, ular berbisa, biawak, kadal, dan kawanan burung liar pemakan ikan. Bahkan sampai saat ini pun buaya-buaya itu masih banyak dan sering muncul pada sore hari.

Jangankan dihuni, para pemancing dan pemburu pun berpikir dua kali untuk bertualang di rawa muara Way Mesuji. "Kalaupun nekat ke sana, barangkali sulit bisa pulang ke rumah. Jika tidak dipatok ular, dimangsa buaya, tercebur dalam rawa yang bergerak, atau bahkan bisa nyasar selama berhari-hari," ungkap Ismail, warga Tulangbawang, yang mengaku tahu persis kondisi awal rawa muara Way Mesuji.

Menakutkan! Itulah gambaran konkret rawa muara Way Mesuji, dekat Desa Teladas, Menggala (Tulang Bawang) saat itu

Namun, delapan tahun kemudian (1988), tak ada yang bisa menyangka kalau muara Way Mesuji bisa berubah menjadi daerah harapan.

Pada tahun 1988 ribuan hekar lahan yang terbentang di sepanjang pesisir Lampung hingga Sumatera Selatan secara bertahap mulai dibangun. Lokasi yang dipilih di muara Way (sungai) Tulang Bawang dan Wai Mesuji, Lampung Utara. Ketika itu, kawasan di Pantai Timur Menggala itu benar-benar sebagai lahan tidur yang tidak produktif.

Wilayah yang dulunya sepi tak ada gemerlap lampu kehidupan, perlahan-lahan memunculkan daya tariknya tersendiri. Semua infrastruktur dibuat sebaik mungkin. Bahkan gemerlapnya lampu di Dipasena kekuatannya tiga kali lipat melebihi dari yang dipunyai pemerintah provinsi Lampung.

Rawa muara Way Mesuji yang telantar mendadak jadi kawasan potensial bernilai ekonomis tinggi. DCD membangun tambak di areal konsesi seluas 16.250 hektar dari 30.000 hektar cadangan yang diberikan Pemda Provinsi Lampung dengan 16 blok.

Investasi DCD memang tidak tanggung-tanggung. Selain membangun tambak, rawa ini juga ditata menjadi tujuh areal infrastruktur seluas 753.28 hektar dan sebuah infrastruktur Tata Kota seluas 1.000 hektar, DCD juga membangun dermaga ekspor khusus untuk pengapalan udang segar ke mancanegara. Kawasan yang belakangan populer dengan nama "Bumi Dipasena", berubah menjadi kota pantai yang mentereng, lengkap dengan berbagai prasarana dan sarana perkotaan.

Selain infrastruktur tambak juga dibangun sarana penunjang aktivitas usaha tambak udang. Seperti, jalan, perumahan karyawan, pasar lokal, koperasi, lapangan olah raga, tempat ibadah dan fasilitas penting perusahaan seperti perkantoran, pabrik pakan dan gudang pakan, instalasi pendingin (cold storage), koperasi, dan lain-lain. Rawa yang status awalnya tanah negara tersebut, belakangan berubah menjadi kawasan berikat (bounded area). Tidak sembarang orang boleh keluar dan masuk.

Selain jauh dan perpencil juga jalan darat menuju ke sana hanya jalan setapak, jarak satu rumah dengan yang lainnya saling berjauhan. Sepi sekali. Dan saat itu belum ada aliran listrik dan jaringan telepon. Begitu Dipasena masuk ke wilayah itu, jalan menuju areal tambak Dipasena menjadi lebar, sekitar 20 meteran dan dapat dilalui truk-truk besar. Truk-truk itu adalah yang mengangkut udang-udang yang siap untuk diekspor.

Untuk wilayah Dipasena aliran listrik bukan masalah, petambak dapat memanfaatkan aliran listrik yang disediakan Dipasena selain untuk memutar kincir tambak juga dapat digunakan bagi keperluan lain.

Tapi untuk masyarakat sekitar Dipasena, listrik masih diupayakan sendiri, dengan menggunakan mesin disel dengan kapasitas yang terbatas. Nyala lampu hanya dari sore dan dipadamkan pada pagi harinya. Pasalnya, jaringan PLN belum masuk sampai ke Rawa Jitu dan sekitarnya. Untuk jaringan telepon masih untung ada wartel dengan fasilitas dari pihak swasta.

Saat ini wilayah yang termasuk dalam kecamatan Rawa Jitu Utara dan Rawa Jitu Selatan sudah cukup padat penduduknya. Telah berdiri pasar tradisional, sangat ramai dari siang sampai malam. Banyak rumah makan dan penginapan sederhana. Transportasi darat, bis-bis ukuran sedang khususnya dari Bandar Lampung atau Palembang ke Rawa Jitu ada setiap hari, dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan mobil-mobil mewah nan baru bisa dijumpai di jalan Rawa Jitu.

Pada tahun1996 terdapat 18.000 petak tambak di 16 blok . Setiap petani plasma mengelola satu tambak seluas 4.000 meter persegi, yang terdiri dari 2 petak yang masing-masing berukuran 40 meter x 50 meter dan menempati rumah ukuran 5 x 7 meter beserta isinya, seperti, satu set kursi tamu, kompor, satu lusin piring dan satu lusin gelas.

Selain itu petambak juga memperoleh suplai bahan kebutuhan hidup (sembako) seperti beras 25 kg, ikan asin, minyak tanah, minyak goreng, 1 dus super mie, sabun. Dan setiap bulannya petambak juga memperoleh uang Rp 175.000,- terus naik menjadi Rp 250.000,- naik lagi menjadi Rp 350.000,- dan terakhir naik lagi menjadi Rp 500.000,- dan yang terkhir ini berjalan cuma dua bulan, karena terjadi konflik antara inti dan plasma tambak. Baik suplai kebutuhan pokok, maupun tunjangan uang bulanan, bukan merupakan gaji, tapi dihitung sebagai kredit bagi petambak dari Dipasena.

Kompleks Dipasena yang terdiri dari 8 desa. Blok 00 dan blok 01 yang termasuk lokasi tambak baru yang dibangun paling akhir, termasuk desa Ekpansi, Blok 02 dan 03 desa Utama, Blok 04 dan 05 desa Agung, Blok 06 dan 07 desa Jaya, Blok 08 dan 09 desa Makmur, Blok 10 dan 11 desa Mulia, Blok 12 dan 13 desa Sejahtera , Blok 14 dan 15 desa Abadi.

Lokasi tambak Blok 00 dan 01 berbeda dengan tambak lain, lokasi ini hanya terdiri dari satu petak tambak dengan ukuran 70 x 70 meter. Di setiap dua blok terdapat blok yang khusus untuk infrastruktur seperti, sekolah dasar, pasar, mesjid, panggung hiburan, lapangan olah raga dan sarana penunjang lain untuk kepentingan petambak. Kecuali untuk blok 4 selain sarana untuk petambak juga dibangun perkantoran, koperasi, gedung pertemuan, cold storage, lapangan olah raga, pelabuhan/dermaga, perumahan karyawan, dan sarana penujang lain.

Untuk dapat memasuki lokasi tambak harus melalui gerbang depan, yang disebut Tanggul Penangkis. Lokasi tambak (blok) yang terdekat dengan daratan atau biasa disebut Tata Kota adalah blok 08 dan 09, untuk sampai ke sana perlu waktu sekitar 30 sampai 45 menit dengan memakai kapal speed boat. Tergantung kondisi pasang surut air.

Setelah sarana dan prasananya dibangun dengan modern, pihak DCD kemudian membuat pengumuman tentang lowongan pekerjaan untuk menjadi petambak. Banyak yang tertarik untuk jadi petambak. Tidak hanya dari provinsi Lampung tapi juga dari provinsi lain. Para pelamar diseleksi dengan ketat. Selain pendidikan juga dilakukan tes fisik dan berenang, maksudnya agar petambak terpilih adalah mereka yang tangguh. Dan diharapkan petambak-petambak itu dapat bekerja mengelola tambaknya secara maksimal.

Dipasena menampung sekitar 9.033 orang petambak plasma, 10.000 anggota keluarga petambak, ditambah sekitar 11.000 orang karyawan. Jika dihitung dengan masyarakat sekitarnya dan dampak langsung kepada kegiatan perekonomian sebenarnya kawasan Dipasena bisa dijadikan sumber nafkah. Ada kurang lebih 300.000 penduduk tinggal di sana. Dan sesungguhnya, kawasan ini adalah penghasil devisa yang tidak kecil bagi negara.

Dengan infrastruktur yang cukup modern, termasuk sarana pengairan dan pakan yang baik dan teratur ditunjang dengan bibit udang (benur) baik menghasilkan udang yang layak ekspor. Bidang-bidang usaha Dipasena selain sebagai eksportir udang juga melakukan pembenihan, pembekuan, pabrik pakan, dan industri peralatan pertambakan.

Dua belas tahun terakhir, terutama sejak tambak DCD mulai operasional tahun 1989, Bumi Dipasena muncul jadi kawasan primadona. Hiruk-pikuk aktivitas tambak, mulai dari penebaran benur, panen udang, sampai kepada kesibukan bongkar muat dan ekspor, jadi pemandangan sehari-hari. Kawasan yang semula sangat terisolasi dan sepi manusia, berubah menjadi wilayah tersibuk. Bahkan tingginya mobilitas di Bumi Dipasena sampai-sampai menghasilkan julukan: Bumi Dipasena identik dengan denyut nadi ekonomi Lampung.

Geliat ekonomi baru di Bumi Dipasena, lantas jadi kebanggaan daerah.

Dengan pola Tambak Inti Rakyat (TIR) PT DCD merupakan jawaban yang tepat dan kongkrit, karena secara nyata menghasilkan dan sekaligus mengatasi berbagai masalah, baik tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar proyek.

DCD sebagai inti dan petani tambak sebagai plasma. Istilah populer dari awal disebut, hubungan kemitraan atas asas kebersamaan kedudukan dan keselarasan. Guna memacu keterampilan kelompok mitra, inti menerapkan suatu sinergi kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling mengguntungkan.

Sejak adanya DCD di Provinsi Lampung, devisa yang diberikan dari tahun 1995 hingga 1998 selalu meningkat. Pada tahun 1991, mereka memproduksi 1.873 ton udang windu yang melonjak menjadi 11.068 ton pada 1994. Setahun kemudian naik menjadi 16.250 ton. Karena berorientasi ekspor mereka menyediakan dermaga dengan dua kapal, bersebelahan dengan cold storage. Ekspor udang yang sebagian besar dilempar ke pasaran Jepang, Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa.

Tercatat devisa yang disumbangkan DCD pada panen perdana tahun 1990 mencapai 3 juta dolar AS, tahun 1991 membukukan 10 juta dolar AS, tahun 1992 sekitar 30 juta dolar AS dan terus meningkat pada tahun berikut 63,8 juta dolar AS, dan puncaknya tahun 1995 hingga 1998 menghasilkan 167 juta dolar AS. Pada tahun berikutnya pendapatan DCD mulai berkurang, selain karena masalah eksternal juga masalah internal di DCD sendiri.

Tak heran jika beberapa tahun lalu, DCD memperoleh banyak penghargaan, salah satunya gelar sebagai salah satu eksportir teladan


PRESTASI DCD

Selain sebagai usaha budi daya tambak udang terbesar di dunia, DCD juga sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah ketenagakerjaan. Ada sekitar 20.000 jiwa yang bekerja di DCD atau sekitar 300.000 yang terlibat dalam bisnis usaha udang DCD.

Dari udang tidak sedikit devisa yang dihasilkan. Dari awal di bukanya DCD produksi udang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan puncaknya pada 1995 DCD mengekspor udang dengan nilai 167 juta dolar AS. Untuk itu Presiden Soeharto pada 1995 memberi ke PT. Dipasena Citra Darmaja anugerah PRIMAYATA sebagai eksportir terbaik.

Pada 1996, DCD juga mendapat penghargaan sebagai perusahaan kemitraan teladan dari Presiden Soeharto dalam acara Pekan Nasional (PENAS) IX Prestasi Kencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun yang sama juga memperoleh penghargaan sebagai eksportir terbaik di Lampung. Perusahaan udang ini tercatat sebagai badan usaha pembayar pajak penghasilan (PPh) tertinggi di Provinsi Lampung.

Semua itu gambaran awal Dipasena. Gegap gempita geliat perusahaan tambak itu masih terasa selama 8-9 tahun. Namun memasuki usianya yang kesepuluh, tahun 1999, Dipasena yang dibanggakan ternyata menggeliat dalam bentuk lain. Dari sana muncul berbagai aksi, reaksi, yang tidak seluruhnya muncul karena faktor internal, tetapi datang dari faktor eksternal, yaitu krisis moneter kawasan Asia.

Aktivitas pertambakan nyaris tak terlihat lagi. Kanal utama buatan dekat muara Way Mesuji, Tulangbawang, yang tak pernah sepi dari lalu lalang speed boat jadi senyap. Armada ekspor peti kemas, kapal ponton dan kapal pengangkut material kebutuhan perusahaan, tak ada lagi

"Saat normal, produksi Dipasena bisa mencapai 666 kg per tambak per siklus panen (enam bulan). Namun, sejak aksi itu produksi udang terus melorot menjadi berkisar antara 250-320 kg per tambak per siklus panen. Salah satu dari dua cold storage milik DCD yang berkapasitas 170 ton udang per hari tidak lagi dioperasikan," jelas Josef Fransisco, salah seorang satuan tugas lapangan DCD.

Namun, sejak awal Maret hingga kini praktis kosong. Sebelum kemelut menerpa, Dipasena bisa ekspor udang segar ke mancanegara, rata-rata 96 peti kemas tiap bulan. Satu peti kemas memuat 20 ton udang. Itu sebatas kontrak dagang yang sudah ditandatangani. Di luar kontrak, secara insidentil Dipasena juga kerap mendapat permintaan konsumen lain di luar negeri.

Pada masa Dipasena berjaya, udang yang dihasilkan setiap kali panen dengan masa 40 – 45 hari dari setiap petak tambak bisa mencapai 1 ton lebih. Tapi saat ini dapat 1 sampai 3 kwintal sudah termasuk lumayan.

Imbasnya kian kompleks. Lebih dari 30.000 jiwa dari keluarga petambak plasma dan 800 kepala keluarga karyawan Dipasena yang terlibat dalam budi daya si bongkok itu kini menganggur. Padahal, sebelumnya, kota ini boleh dibilang tambang dolar. Lima tahun lalu ekspor udang kawasan ini mencapai 19 ribu ton (senilai 167 juta dolar AS), awal 2001 hanya 2,9 ton ( 29 juta dolar AS).

Yang lebih mengenaskan lagi, di kawasan ini mulai muncul berbagai penyakit sosial. Perjudian, tempat pelacuran, dan gubuk-gubuk untuk peredaran narkoba kian merebak. Masyarakat kota itu tampaknya frustrasi meratapi nasibnya. "Banyak sekali anak muda yang gemar minum pil ekstasi. Sedangkan gadis-gadisnya menjajakan diri," kata Agus, yang diamini Mulyadi, warga Pasar Rawajitu, kawasan yang tak jauh dari lokasi tambak Dipasena. Kerugian petani bertumpuk-tumpuk. Selain faktor teknis, permintaan ekspor pun jadi sepi.

MASA LALU - Kasus Dipasena Harus Segera Dituntaskan

Copyright © Sinar Harapan 2001
Rabu, 26 September 2001


LAMPUNG – Penyelesaian sengketa antara petambak plasma dengan perusahaan intinya PT PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) makin tidak berujung, menyusul pengusiran para karyawan oleh petambak tanggal 19 September 2001 lalu. Meskipun sudah ada jaminan keamanan dari Polda Lampung, namun hingga kemarin, sekitar 1.300 karyawan masih belum berani bekerja kembali. Maklum, intimidasi dan pengusiran yang mereka alami bukan lagi sekali dua sehingga sudah menimbulkan trauma yang mendalam.

Padahal, sebelumnya tanggal 13 September 2001 sudah dicapai kesepakatan damai antara petambak dengan karyawan yang ditandatangani semua pihak yang bertikai di Bandar Lampung. Dalam kesepakatan itu, semua pihak sepakat mematuhi ketentuan yang tertuang dalam naskah kesepakatan dan tidak akan saling mengganggu. Bahkan pihak-pihak yang bertikai akan bekerja sama dengan baik.

Tapi apa lacur, belum sepekan kemudian keributan kembali terjadi. Kendati kuasa hukum petambak membantah, kliennya yang melakukan intimidasi dan pengusiran, tapi kuat dugaan secara pribadi anggota Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) yang menjadi kliennya ikut terlibat. Apalagi dari awal, P3UW sudah bertekad untuk tidak melanjutkan kemitraan dengan DCD dan mendesak pemerintah mengambil alih manajemen tambak terpadu terbesar di Asia Tenggara ini.

Apalagi kini pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian sudah makin banyak yang tentunya masing-masing pihak memiliki agenda tersendiri. Kalau sebelumnya yang bertikai hanya inti yang dalam hal ini PT DCD dengan P3UW sebagai plasma, maka belakangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melibatkan diri dengan alasan para karyawan DCD adalah anggotanya.

Menanggapi pengusiran karyawan Dipasena, Ketua Bidang Hukum SPSI Lampung Usman Gumanti berkomentar keras. SPSI mendesak aparat keamanan segera bertindak. Saat ini yang dibutuhkan adalah ketegasan aparat kepolsian. Termasuk Pemda Lampung yang harus segera mengambil tindakan. Jika intimidasi terus berlanjut, SPSI mengancam pihaknya akan mengadu ke badan buruh PBB ILO (International Labour Organization).

Sebelumnya, akhir Maret lalu, pemerintah pusat melalui KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) sudah menyetujui lima pola restrukturisasi tambak Dipasena. Pertama, penghapusan tunggakan bunga utang plasma Rp1,1 triliun. Kedua, porsi utang plasma yang dapat dicicil dari arus kas ditetapkan Rp100 juta per petambak. Atau berkurang dibanding keputusan KKSK per 27 April 2000 yang menetapkan Rp135 juta per petambak. Ketiga, utang petambak senilai Rp1,9 triliun yang tak dapat direstrukturisasi dibebankan ke PT DCD, tidak dialihkan ke pemegang saham (pemerintah).

Keempat, pemerintah menunjuk financial advisor (penasihat keuangan) yang reputable untuk membantu BPPN dan PT DCD mempercepat proses restrukturisasi. Kelima, menetapkan syarat-syarat yang harus dilakukan PT DCD. Di antaranya, penetapan pola kemitraan inti-plasma secara transparan dan saling menguntungkan. DCD juga diminta menunjuk pihak ketiga yang independen guna mengelola kredit petambak plasma dan transaksi dagang antara inti dan plasma.

Dari kebijakan itu tampak bahwa sikap pemerintah belum berubah, masih mempercayakan tambak seluas 9.600 ha yang terhampar di muara Sungai Mesuji itu kepada PT DCD yang menurut petambak sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi. Oleh sebab itulah dalam safari unjukrasa petambak yang terakhir ke Jakarta, awal Mei lalu mereka menuntut kepada BPPN agar pemerintah segera mengambil alih pengelolaan pertambakan itu. Itulah barangkali kenapa tambak yang mulai dibuka sejak 11 Agustus 1988 di atas lahan 16.200 ha tetap masih kisruh. Padahal kasus itu sudah mencuat ke permukaan sejak Oktober 1999 silam.

Tidak Transparan
Pertikaian petambak dengan PT DCD tidak akan sekacau sekarang sekiranya, dari awal pihak inti tidak arogan dan berlaku transparan dalam berbisnis dengan mitranya. Sejak dibuka hingga kini, belum satu pun dari sekitar 9.000 petambak yang sudah melunasi utangnya. Sebagaimana diakui sejumlah petambak, dengan beban kredit investasi (KI) Rp70-Rp80 juta dan kredit modal kerja (KMK) Rp30—Rp50 juta seharusnya utang sudah lunas paling lama enam tahun, dari tahun 1988 hingga 1994 dengan rata-rata setoran udang ke inti 2 ton per tahun pada harga Rp20 ribu/kg (rata-rata harga udang kurun 1988-1994) berjumlah Rp4 juta.

Perhitungannya, total pinjaman Rp120 juta ditambah dengan beban bunga 15 persen per tahun selama enam tahun Rp108 juta. Hasil penjualan udang selama enam tahun yakni 6 kali Rp4 juta berjumlah Rp240 juta. Tapi petambak tidak bisa memonitor perkembangan kreditnya, termasuk nilai setoran setiap habis panen karena selama menjadi mitra PT DCD kepada mereka tidak pernah diberikan laporan rekening tahunan kredit.

Bahkan akte perjanjian kredit pun mereka tidak memiliki. Hanya sewaktu hendak menjadi plasma, kepada mereka disodori berkas yang harus mereka tandatangani. ”Karena saking banyaknya lembaran yang harus ditandatangani saya tidak sempat lagi membacanya,” kenang Warso, salah seorang petambak generasi pertama kepada , beberapa waktu lalu.

Dan benar saja hingga 10 tahun kemudian, justru utang petambak bukannya berkurang, malah berlipat ganda. Sebagaimana dilaporkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bulan April 2000, rata-rata utang pokok petambak mencapai Rp135 juta, di luar bunga. Lalu pertanyaannya sekarang, kemana duit setoran udang dari seribu lebih petambak selama 10 tahun tersebut? Dimana transparansi pengelolaan keuangannya. Lebih-lebih lagi pada awal tambak ini dibuka disebutkan dana yang digunakan adalah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga bungnya rendah.

Namun setelah rezim Orde Baru, beking Syamsul Nursalim dalam mengembangkan tambak ini jatuh, diketahui dana yang digunakan berasal dari pinjaman dolar. Kalau begitu, duit dari KLBI digunakan untuk apa? Masalah-masalah itulah yang membuat petambak setengah gila yang pada akhirnya bertindak diluar kewajaran karena sudah tidak percaya lagi kepada inti yang dituding telah memperdaya mereka bertahun-tahun.

Kini, Pemda Lampung yang selama ini menjadi mediator pertikaian jangan lagi mengulur-ngulur penyelesaiannya. Sebab diakui atau pun tidak, kasus pertambakan yang terletak di antara Way (Sungai Tulangbawang dengan Way Mesuji, Kabupaten Tulangbawang itu sudah menjadi isu nasional dan menyangkut hajat sekitar hampir 80 ribu jiwa warganya (9.000 petambak dan 7.000 karyawan PT DCD di lokasi dan kantor pusat Telukbetung dengan keluarga rata-rata lima jiwa). Selain itu dampaknya terhadap minat investor menanamkan modalnya di Bumi Ruwa Jurai ini tidak bisa diabaikan. Dituntut kearifan Pemda mencari solusi yang sama-sama menguntungkan pihak-pihak yang bertikai.
(SH/syafnijal datu sinaro)

Pemerintah Diminta untuk Tidak Terburu-buru dalam Kasus Dipasena

Siaran Pers WALHI, 24 Mei 2007

Jakarta, 24 Mei 2007 – WALHI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan masa depan industri udang Dipasena. Pernyataan ini diungkapkan M. Riza Damanik, manajer kampanye pesisir dan laut sekaligus koordinator ASIA (Asia Solidarity Againts Industrial Aquaculture) setelah mendengar rencana pemerintah untuk mengumumkan investor baru yang akan mengambil alih Dipasena pada esok hari, 25 Mei 2007.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebelumnya telah menetapkan empat investor menjadi peserta tender Dipasena, yakni Konsorsium Laranda (Filipina), PT Central Proteinaprima (kelompok Charoen Pokphand Thailand), Thai Royal (Thailand), dan PT Kemila International Holding Co (Indonesia), dengan syarat utama perusahaan minimal lima tahun bergerak dalam budi daya udang, dan bisa menunjukkan bukti kemampuan modal minimal Rp 1,7 triliun paling lambat 21 Mei 2007.

Riza menambahkan bahwa kesempatan ini seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah untuk tidak hanya berbicara masalah permodalan, tapi lebih dari itu, Dipasena telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang hingga hari belum juga terselesaikan. Faktanya, tidak satupun masyarakat mengetahui jumlah pasti utang yang harus mereka bayar hingga hari. Bahkan, menurut pengakuan salah seorang petambak plasma Dipasena, Pak Suprakanto setelah membaca surat keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), terungkap bahwa utang rata-rata petambak plasma masih berkisar Rp 100 juta-an. Padahal para petambak telah berproduksi selama 8 tahun dan telah membayar kewajiban yang secara otomatis dipotong pada setiap penjualan hasil panen udang mereka. Ketidakjelasan ini justru menyebabkan petambak plasma sulit untuk melunasi utang mereka dan mendapatkan kembali sertifikat tanah yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank BDNI sekitar tahun 1989.

Di samping itu, isu kerusakan lingkungan juga menjadi masalah tersendiri dalam industri ini, mulai dari musnahnya ekosistem hutan mangrove dan menurunnya kualitas perairan dan lahan, yang telah menyebabkan menurunnya kualitas hidup petambak plasma (mulai dari pemenuhan kebutuhan mendasar hingga kesehatan) dengan jumlah petambak plasma berkisar 9.033 petambak. Kerusakan lingkungan juga telah menyebabkan terjadinya bencana abrasi, sedimentasi, dan penggaraman air tanah (salination) baik di dalam maupun sekitar perusahaan.

Tidak hanya di dalam perusahaan, permasalahan ini juga memicu konflik di luar perusahaan. Masyarakat nelayan yang berada disekitar perusahaan merasa dirugikan pasca pencemaran yang diakibatkan oleh buangan air tambak perusahaan ke sungai hingga laut, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya tangkapan ikan mereka.

“Untuk itulah, seharusnya pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan komitmen dari semua pihak guna melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak petambak plasma dan masyarakat disekitar perusahaan, serta menjamin dilakukannya pemulihan lingkungan secara menyeluruh” ungkap Riza

Dipasena Dimiliki Perusahaan Bermodal US$1

Rabu, 27 Juni 2007 00:42 WIB
MEDIA INDONESIA ON LINE


JAKARTA--MIOL: Seluruh aset saham dan kredit Dipasena Grup kini dimiliki Blue Lion Group, perusahaan Singapura yang memiliki modal disetor US$1 atau Rp9.000. Kepemilikan Blue Lion atas Dipasena tersebut berlangsung satu tahun.
Padahal, bulan lalu saham Dipasena dilepas PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp688,1 miliar kepada konsorsium Neptune yang dipimpin PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima).
Dalam dokumen 15 Mei 2007 berisi perjanjian pembentukan konsorsium Neptune, antara Blue Lion, CP Prima dan PT Pertiwi Indonesia, yang diperoleh Media Indonesia terungkap Blue Lion Group akan menjadi pihak yang melakukan akuisisi dan pemilik legal aset kredit dan saham Dipasena.
CP Prima bertindak sebagai kordinator dan sponsor serta menjadi pihak yang menyediakan manajemen dan saran teknis kepada Blue Lion. Pertiwi Indonesia menyediakan komitmen keuangan untuk mendanai modal kerja 11 ribu plasma Dipasena.
Dokumen bermaterai Rp6.000 itu ditandatangani Direktur CP Prima Mahar Anta Sembiring dan Erwin Sutanto, Direktur Ble Lion Tan Djak Widyasari dan Direktur Pertiwi Indonesia Gunawan Taslim.
Dalam dokumen itu terungkap, Blue Lion Pte Ltd yang beralamat di 80 Rafles Place #32-01, UOB Plaza, Singapura, perusahaan yang memiliki modal disetor (paid up capital) US$1. Hanya terdiri dari satu saham dengan nilai US$1.
Dalam dokumen lain bertanggal sama bernama Aqua-Culture Management and Technical Assistance (AMTA) Agreement disebutkan Blue Lion harus menyediakan jasa untuk melakukan kegiatan budidaya udang di Dipasena, menggunakan benur, pakan dan bahan baku yang disediakan CP Prima.
Blue Lion juga diwajibkan memasarkan seluruh hasil produksi udangnya melalui CP Prima. Nantinya CP Prima akan menyetorkan 30% pendapatan penjualan kepada Blue Lion.
Fasilitas tertentu
Dalam dokumen AMTA juga disebutkan kendati hanya menjadi pihak yang memberikan saran manajemen dan teknis, CP Prima setuju menempatkan dana US$14,999 juta. Ini merupakan capacity booking fee atas fasilitas tertentu dari Dipasena.
Dana tersebut dapat dikonversi menjadi saham Blue Lion, dengan nilai US$1 per saham, saat masa perjanjian berakhir atau dalam jangka waktu satu tahun mendatang. CP Prima juga secara tidak langsung mengendalikan PT Tunas Sepadan Investama (Grup Dipasena) dan Dipasena Citra Darmadja.
Seorang sumber Media Indonesia menjelaskan Blue Lion perusahaan yang khusus didirikan atau SPV (Special Purpose Vehicle) oleh pemegang saham utama CP Prima Benjamin Jiaravanon dan para pemegang saham lainnya, yang juga merupakan pemegang saham Pertiwi Indonesia.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan CP Prima dari resiko operasional yang mungkin muncul dari transaksi pengambilalihan Dipasena. Pendirian Blue Lion, menurut sumber tersebut dilakukan berdasarkan saran dari PPA.
Pasalnya sebagai perusahaan publik, CP Prima tidak dapat melakukan pembelian Dipasena tanpa persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Padahal proses tender penjualan Dipasena dijadwalkan selesai sebelum CP Prima melakukan RUPS.
"Jadi PPA menyarankan agar CP Prima membuat saja SPV untuk memudahkan semua urusan," kata sumber tersebut.
Ia menambahkan, jika dalam RUPS yang rencananya digelar hari ini para pemegang saham menyetujui langkah pembelian Dipasena, keberadaan Blue Lion tak diperlukan lagi, dan dalam tempo satu tahun kepemilikan akan dipegang CP Prima.
Menanggapi isi dokumen tersebut Corporate Communication Director CP Prima Rizal I Shahab enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur dan arahan yang diberikan Menteri Keuangan dan PPA.
Terkait penempatan dana US$14,999 juta atau sekitar Rp134 miliar Rizal menegaskan hal tersebut bukan transaksi material.
Plasma tolak PKS Neptune
Upaya konsorsium Neptune untuk memulai kegiatan produksi udang Dipasena tampaknya bakal terhambat. Pasalnya petani plasma Dipasena tetap kukuh menolak draft perjanjian kerja sama yang disodorkan Neptune. Dalam pernyataan sikapnya, plasma menyatakan hanya mau menggunakan pola kerjasama yang dibuat pemerintah pada 2006.

Pemerintah Mestinya Tidak Terburu-buru Menjual Dipasena

TEMPO Interaktif

Jum'at, 25 Mei 2007 08:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga swadaya Wahana Lingkungan Hidup meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru memutuskan masa depan industri udang Dipasena terkait rencana mengumumkan investor baru yang akan mengambil alih perusahaan itu hari ini.Menurut M. Riza Damanik, Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup, seharusnya pemerintah tidak cuma mengutamakan masalah permodalan. Lebih dari itu, kata dia, Dipasena telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang belum terselesaikan. "Faktanya, tidak satupun masyarakat mengetahui jumlah pasti utang yang harus mereka bayar," kata Riza.Sebelumnya, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) telah menetapkan empat investor menjadi peserta tender Dipasena, yakni Konsorsium Laranda (Filipina), PT Central Proteinaprima (kelompok Charoen Pokphand Thailand), Thai Royal (Thailand), dan PT Kemila International Holding Co (Indonesia). Dalam tender tersebut pemenangnya adalah, konsorsium Neptune, yang dimotori PT Central Proteinaprima Tbk.Persyaratan yang ditetapkan PPA untuk memenangkan tender, bisnis perusahaan itu minimal lima tahun sudah bergerak dalam budi daya udang, dan bisa menunjukkan bukti kemampuan modal minimal Rp 1,7 triliun paling lambat 21 Mei 2007.Riza mengungkapkan, salah seorang petambak plasma Dipasena bernama Suprakanto, kaget setelah membaca surat keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan bahwa utang petambak plasma Dipasena rata-rata berkisar Rp 100 juta.Padahal, katanya, para petambak telah berproduksi selama 8 tahun dan telah membayar kewajiban yang secara otomatis dipotong pada setiap penjualan hasil panen udang mereka. Ketidakjelaan ini justru menyebabkan petambak plasma sulit untuk melunasi utang mereka dan mendapatkan kembali sertifikat tanah yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank BDNI pada 1989.Adapun isu kerusakan lingkungan juga menjadi masalah tersendiri dalam industri ini, yaitu mulai dari musnahnya ekosistem hutan mangrove dan menurunnya kualitas perairan dan lahan.Kerusakan lingkungan juga telah menyebabkan terjadinya bencana abrasi, sedimentasi, dan penggaraman air tanah (salination) baik didalam maupun sekitar perusahaan.“Untuk itulah pemerintah sebagiknya menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan komitmen dari semua pihak guna melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak petambak plasma dan masyarakat di sekitar perusahaan," ujarnya.

Ninin Damayanti

Gudang udang Jadi Uang

===^^^===

Sesuai dengan judul di atas, segala sesuatu yang berbau udang pasti orang akan berfikir tentang uang. Jadi seafood mahal, di export jadi dolar, di makan mentah nambah libido dan banyak lagi manfaat. Bukan hanya dagingnya saja yang menjadi uang, kulitnyapun laku dijual, entah jadi tas apa sepatu, kepalanya juga laku keras buat pakan udang atau pakan orang(trasi maksudku). Baunya pun juga laku kalo yg beli gila....ha ha ha ha ha ha.

Makanya banyak orang yang berkepentingan dalam menggaruk uang dari bisnis sampingan dan inti ini.

Selamat buat anda yang menikmati bisnis udang ini........

Sukseskah Re-Organisasi, RE-ENGINEERING di AWS - CP Prima

===^^^===
Sudah hampir 2 tahun CP Prima menggenggam AWS/WM, namun titik terang ke arah budidaya belum juga ada, banyak kesulitan yang muncul begitu CPP melangkah.

Faktor kelambatan ini apakah sudah di review secara objektif?????
Banyak faktor yang harus di tinjau baik dari asset, sdm ataupun sosial.

Apakah asset masih bisa diperbaiki???

Apakah SDM, baik orang CPP yang dipindah ke AWS ataupun bekas Dipasena benar benar kompeten?????

Apakah plasma sudah 100% hatinya Jatuh cinta dgn CPP??????

Apakah, apakah dan apakah lebih banyak lagi hanya tim CPP yang tahu?????

SORRY AKU HANYA MODAL TULIS DOANG...AGAR CPP TETAP PRIMA.........SEKALI LAGI ...PRIMA

2007Tambak Udang Terbesar se-Dunia Digenggam CPP

Trobos Utama
01 December
“Play maker”. Muncul di tengah kegamangan dan loyo, menggandeng rekayasa genetik dan raksasa regional, menawarkan harapan konkret di tengah hujan wacana dan gemuruh keakanan yang semu.
Lega sudah. Yakni ketika Jumat 23 November 2007 lalu CPP (PT Central Proteinaprima,Tbk) yang anggota Konsorsium Neptune itu menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama Kemitraan) usaha perikanan pola TIR (Tambak Inti Rakyat) yang tergabung dalam perusahaan inti, PT Wahyuni Mandira (WM). Penandatanganan ini menandai langkah pertama CPP yang menjadi pengelola tambak udang “terbesar di Asia” yang sebelum krismon terjadi, berada di genggaman grup Syamsul Nursalim.Tentu saja, penandatanganan PKS itu tidak otomatis berarti target produksi udang 2007 yang dipatok Menteri DKP Freddy Numberi 410.000 ton bakal terlampaui. Banyak kendala yang menghadang perudangan nasional. Jadi kalau bisa mencapai 327.000 ton seperti 2006, itu sudah sangat bagus. Demikian halnya dengan target 2009 yang dipatok sekitar 540.000 ton, pastilah akan menjadi omongkosong besar bila tidak dari sekarang pemerintah menggeber perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Sungguhpun demikian, dengan turun tangannya CPP yang segera melakukan revitalisasi atas 20.000 ha dari 50.000 ha lahan konsesi WM, maka 3.228 tambak-plasma dan 2.688 tambak-perusahaan yang ada di sana, berpeluang menaikkan angka produksi sekitar 200%. Ini nyata, bukan wacana hiburan. Antaralain karena lahan konsesi itu, ungkap Corporate Communication Director CPP – Rizal Shahab, lebih luas ketimbang yang ditangani perusahaan intiplasma senauangan, Aruna Wijaya Sakti (AWS) di Tulangbawang – Lampung, 16.030 ha tambak dari 16.250 ha lahan konsesinya. Lebih dari itu, dari 3 perusahaan intiplasma lahan konsesi 50.000 ha itu segera menjadi lapangan kerja bagi 38.000 petambak yang 12.500 diantaranya adalah karyawan-penuh.
Belum rinciSuparmin, fungsionaris petambak plasma WM, menilai penadatanganan PKS memberi kepastian agar pelaksanaan kemitraan dan kelangsungan usaha berhasil lestari. Ini dikokohkan oleh SOP (Standard Operating Procedures = baku teknis berstandar internsional). Bagi Suparmin PKS memberi kejelasan pola kerjasama kemitraan yang menjamin dicapainya target revitalisasi: meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan plasma, karyawan, dan perusahaan. Tetapi Suparmin berterusterang, PKS yang baru ditandatangani itu masih memerlukan vertikalisasi. Rincian substansial dan riil. Sehingga azas keterbukaannya terpenuhi, saling menguntungkan.Cukup lama kahlayak menanti kesudahan dari “tragedi” PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) di tahun 1997 ketika ia dihajar krismon. Ia pernah punya nama beken sebagai produsen udang terbesar di dunia. Dari sebagian kecil lahan konsesinya yang 186.250 ha dan digarap oleh tak kurang dari 9.600 petambak plasma dengan 11.000 buruh, DCD 1966 mampu menggenjot ekspor mencapai tak kurang dari 19.860 ton udang windu senilai US$ 167 juta. Ketika PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) menggantikan tangan Nursalim, DCD nyaris seakan “tak bertuan”. Silang sengketa antara inti dengan plasma yang kemudian secara sporadik muncul, berandil besar memerosotkan produksi. Data pertengahan 2007 menunjukkan produksi DCD tinggal sekitar 75.000 ton per tahun.Sangat boleh jadi itu sebabnya mengapa CPP yang kini memegang kendali, berencana segera menggenjot kapasitas produksi tak kurang 150% dari angka sekarang, sekitar 74.700 ton, menjadi sekitar 187.000 ton per tahun. Caranya, antara lain dengan menambah 580 tambak di 2007, dan 700 tambak untuk 2008, lalu 1.200 tambak untuk 2009. Jumlah keseluruhannya menjadi 6.330 tambak plasma maupun perseroan.Bagaimanapun, kehadiran penuh CPP – yang adalah kepanjangan kaki Charoen Pokphand – di pertambakan raksasa itu mengingatkan orang akan apa yang seharusnya sudah lama bisa dicapai Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, 81.000 km ! Ambisi Menteri Freddy Numberi untuk memanen 410.000 ton udang sesungguhnya masuk akal bila hanya dikaitkan dengan perkiraan kenaikan luas lahan perudangan menjadi 179.233 ha. Demikian halnya dengan target panen 2008 sekitar 470.000 ton udang dari perkiraan lahan 226.472 ha. Dan pada 2009 target panen sekitar 540.000 ton udang dari perluasan lahan yang diharapkan sudah mencapai 262.357 ha.

TRUB : Targetkan PLTU TUlang Bawang Laba US$ 18-20 Juta

Friday, 15 August 2008 08:02 News E-mail Print PDF Lampung - PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) menargetkan proyek PLTU Tulang Bawang, Lampung bisa memberikan kontribusi laba bersih sebesar US$ 18-20 juta per tahun.
"Kontribusi laba bersih proyek ini sekitar US$ 18-20 juta per tahunnya. Mungkin masuk pembukuan di tahun 2010," ujar Presiden Direktur TRUB, Sidarta Sidik di lokasi proyek PLTU, Jl Dermaga Dente, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Jumat (15/8/2008).
Proyek yang mulai digarap 25 Maret 2006 ini, ditargetkan dapat beroperasi di akhir triwulan I 2009. Secara bertahap kontribusi akan masuk ke pembukuan perseroan hingga mencapai target sebesar US$ 20 juta di 2010.
Nilai proyek PLTU berkapasitas 4x30 megawatt ini ditaksir mencapai US$ 150 juta, atau sekitar Rp 1,4 triliun. Komposisi pendanaannya sekitar US$ 105 juta dari pinjaman Lippo dan Niaga, sedangkan sisanya dari kas internal perseroan.
"Proyek ini dikerjakan oleh anak usaha kami, PT Central Daya Energi (CDE)," ujar Sidik.
CDE merupakan anak usaha PT Manunggal Power yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh TRUB. Proyek PLTU ini digarap atas pesanan PT CP Prima Tbk (CPRO).
"CPRO membutuhkan pasokan listrik untuk keperluan usaha tambak udang miliknya di wilayah ini. Jadi pembangunan PLTU ini hasil kerjasama kami dengan CPRO," ulas Sidik.
Harga jual listrik yang dihasilkan PLTU Tulang Bawang pada CPRO ketika beroperasi nanti ditetapkan sebesar Rp 1.000/kwh selama 10 tahun. Meski Sidik enggan menyebutkan nilai kontrak dengan CPRO tersebut, namun ia memastikan jumlahnya melebihi nilai proyek pembangunan PLTU yang sebesar US$ 150 juta.
Artinya, dalam waktu kurang dari 10 tahun, PLTU Tulang Bawang akan mencapai titik break event point (BEP).
Kebutuhan batubara untuk PLTU ini diperkirakan sebanyak 600 ribu ton per tahun. Nantinya kebutuhan batubara PLTU Tulang Bawang akan dipasok dari tambang batubara milik perseroan yang berada di Muara Enim, Lampung.
"Jadi dengan nilai Rp 1.000/kwh, CPRO sudah menerima bersih. Mereka pun dengan menggunakan jasa kami bisa hemat sekitar US$ 24-36 juta per tahun. Sebab saat ini listrik yang mereka beli ke PLN sebesar Rp 1.500/kwh. Jadi kerjasama ini sama-sama menguntungkan," ulas Sidik.
Selain dengan CPRO, rencananya listrik yang dihasilkan oleh PLTU Tulang Bawang, sebagian kecil akan dijual juga ke PLN. Namun saat ini masih dalam penjajakan.
"Penjajakan ini terkait adanya permintaan dari masyarakat setempat agar kami juga memasok listrik di sekitar areal ini," kata Sidik.

CPRO bergelombang

17th December 2007, 10:29
CPRO fundamental bisnisnya bagus dan sekarang mereka sedang expansi diluar pulau jawa dan diluar negeri. CPRO merupakan produsen pakan ternak udang terbesar di asia dan mereka jg berhasil membudidayakan udang2 berkwalitas dengan porsi pasar export sangat besar sekali, jadi keep saja utk longterm/midterm. Target terdekat 470 bila support 460 tetap kuat dan Q1 2008 saya yakin CPRO akan closing GAP di 495. salam
Maaf Pak, sekedar menambahkan Hari ini CPRO melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Plasma AWS (Nama baru DIPASENA) dan mulai besuk akad kredit. Jadi setelah mengambil alih Dipasena semua perjanjian kerja sama dengan Plasma mantan DIPASENA & WM sudah selesai semua.Suhu dengan action company seperti ini kemungkinan CPRO bisa kembali mendaki ke 750 (6 bulan kedepan) nggak ya? apa faktor lain yang mempengaruhi? Produksi tahun ini juga meningkat dari tahun lalu.


CPRO wew........... Wadow...CPRO gerakannya kaya jalan tol aja nih,lempeng lurus tanpa goyangan,kaya aspal sirkuit wew....licin teruss...

Re: CPRO wew........... CPRO udah jadi udang yang keracunan duit. BD cpro udah kaburrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Perhitungan saya, CPRO ini akan naik 3-5 tahun lagi, itu pun kalau...

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial

CP Prima memberikan penekanan yang kuat
terhadap proses manajemen yang tepat dan
menyeluruh yang hanya dapat dicapai melalui
praktik internasional terbaik dan pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang baik. Pemberdayaan budi
daya tambak dengan skala besar membutuhkan
peran serta dan dukungan banyak pihak, terutama
petambak plasma beserta keluarganya yang
berada di dalam atau di luar lokasi pertambakan
Perseroan. Tidak diragukan lagi bahwa
transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas,
kewajaran dan kemandirian merupakan faktor
yang menggarisbawahi kesuksesan Perseroan
dan hubungannya dengan seluruh pemangku
kepentingan

CP Prima Ekspor Udang Beku ke AS

kompas
Selasa, 9 September 2008 13:56 WIB
BANDAR LAMPUNG, SELASA - PT Central Proteinaprima (CP Prima) yang mengelola tambak udang modern khusus ekspor di Lampung dan Sumatera Selatan selama semester I tahun 2008 mengekspor udang beku dominan tujuan Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, Kanada, China, dan Thailand.
Corporate Communications Manager Department PT CP Prima Fajar I Reksoprodjo di Bandar Lampung, Selasa (9/9), menjelaskan, ekspor udang beku semester I tahun 2008 mengalami peningkatan produksi udang beku mencapai sekitar 80 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu. Produksi udang beku selama semester I tahun 2008 mencapai 56.000 metrik ton, naik dibandingkankan dengan produksi pada 2007, sekitar 49.000 metrik ton. Udang beku itu sebanyak 55 persen diekspor ke AS, disusul Jepang (25 persen), dan sisanya (20 persen) diekspor ke beberapa negara lain, seperti negara-negara Eropa Barat, Kanada, China, dan Thailand. PT CP Prima yang telah mengambil alih dan mengelola sejumlah tambak udang modern di Lampung dan Sumsel itu, di antaranya mulai menjalankan program revitalisasi, termasuk pada tambak udang terbesar di Lampung, PT Aruna Wijaya Sakti (AWS/eks PT Dipasena Citra Darmaja), PT Central Pertiwi Bahari (CPB), dan PT Wahyuni Mandira (WM) di Sumsel.
Perusahaan tambak udang multinasional itu juga didukung dengan keberadaan perusahaan penghasil benur unggul dan pakan udang di beberapa lokasi di Lampung. CP Prima merupakan produsen dan pengolah udang terbesar di dunia yang sepenuhnya terintegrasi secara vertikal, juga merupakan pengendali pasar bibit udang, pakan udang, dan pakan ikan. Produk-produknya mencakup udang beku, pakan udang, bibit udang, probiotika, dan pakan ikan.
CP Prima memiliki lebih dari 50.000 hektare lahan yang dibudidayakan di beberapa lokasi di Provinsi Lampung dan Sumsel, terbagi dalam tiga perusahaan tambak udang intensif modern (PT CPB, PT WM, dan PT AWS/eks Dipasena). Perusahaan itu menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 38.000 orang, termasuk 12.500 pegawai penuh waktu.
Central Proteinaprima merupakan pengendali industri yang ditopang oleh tim pengelola yang stabil dan berpengalaman, strategi bisnis yang sehat, serta operasi berperingkat terbaik untuk mengoptimalkan efisiensi dan teknik produksi dalam industri.
"Kami memproduksi udang bermutu tinggi dengan menjamin rekam jejak produk melalui pembudidayaan bibit udang yang bebas penyakit, memproduksi pakan udang bermutu, memanen, mengolah, menyimpan dalam cold storage, dan mengekspor produk-produk yang berkualitas," kata Fajar.
Menurut Fajar, perusahaan itu juga mendukung dan menggunakan praktik-praktik ramah lingkungan secara berkelanjutan karena percaya atas pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, di antaranya mengembangkan program perlindungan dan penyelamatan hutan bakau di sepanjang pesisir Pantai Timur Lampung yang terancam kerusakan. "Sebagai hasil dari komitmen total kami terhadap kesinambungan dan penelusuran rekam jejak, kami diperlengkapi dengan baik untuk bersaing di pasar global dengan produk-produk bermutu tinggi yang terjamin kualitasnya," kata dia lagi.
Perusahaan itu juga memiliki kontrol biosecurity dan biosafety dengan standar internasional, di antaranya sebagai pemegang ISO 9001:2000 dan ISO 22000. "Kami juga berupaya terbuka dengan masyarakat dan media massa sehingga perlu menjalin silaturahmi dan komunikasi yang lebih baik selanjutnya, sehingga setiap potensi masalah yang muncul dapat segera diatasi dengan baik," ujarnya.

Negara Rugi Rp 27,6 T dalam Kasus Dipasena

Submitted by Editor01 on Fri, 02/22/2008 - 11:55.

Anggota DPD RI asal Lampung Kasmir Tri Putra menilai, uang negara hilang sebesar Rp 27,6 triliun akibat anjloknya aset Dipasena saat dijual ke konsorsium Neptune. Tahun 2000, tambak udang itu diserahkan ke BPPN karena kasus BLBI senilai Rp 28,4 triliun, namun akhirnya dijual dengan harga Rp 688,12 miliar.
Melalui pelelangan, pada 25 Mei 2007, pemerintah lewat Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan PT Central Proteina Tbk (CP Prima) yang masuk dalam konsorsium Neptune sebagai pemenang tender Dipasena. Harga jual yang ditetapkan PPA sebesar Rp 688,12 miliar.
Berita selengkapnya bisa dilihat di Investor Daily.

Penjualan Dipasena Rp. 2,2 T

2008, Penjualan Dipasena Rp. 2,2 T
memproyeksikan produksi udang meningkat 562 % dari 6.394 ton tahun ini menjadi 42.371 ton pada 2008Jakarta – Konsorsium Neptune pemilik baru Grup Dipasena, bakal menggelontorkan investasi Rp 2,9 triliun dalam lima tahun ke depan. Konsorsium yang dikomandoi Central Proteinaprima ( CP Prima ) itu optimistis penjualan udang Dipasena menjadi tujuh kali lipat tahun depan, senilai Rp 2,2 triliun.Demikian rangkuman keterangan Direktur CP Prima Mahar Sembiring dan Kepala Kampung Bumi Dipasena Nafian Faiz kepada Investor Daily.“ Jika tahun ini penjualan Dipasena Rp 316.6 miliar, tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp 2,2 triliun dan pada tahun 2009 Rp 4,1 triliun ” papar Mahar Sembiring di Jakarta, Senin ( 11/6 ).Dia Menjelaskan, Konsorsium Neptune berencana menginvestasikan dana Rp 2,9 triliun untuk revitalisasi Dipasena. Dari angka itu sebanyak Rp 880 miliar berasal dari kredit yang dikucurkan PT Bank Panin Tbk kepada CP Prima, untuk pinjaman investasi serta modal kerja bagi plasma Dipasena.Secara bertahap, Dipasena akan membangun sarana infrastruktur dan fasilitas industri pengolahan udang, pabrik pakan serta benur. Perusahaan udang yang berpotensi terbesar di dunia ini berencana menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi budidaya.Neptune, memproyeksikan produksi udang meningkat 562 % dari 6.394 ton tahun ini menjadi 42.371 ton pada 2008. Udang itu akan dipasarkan ke pelanggan CP Prima di Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa.Sementara itu, Nafian mengatakan pemerintah perlu mengawasi kemitraan Inti – Plasma Dipasena. Dengan demikian petani udang tidak akan di rugikan.Secara terpisah, Dirjen Budidaya Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Made L Nurjana mengatakan, pola kemitraan Inti – Plasma mempunyai dasar hukum yang jelas. Investasi budidaya perikanan pada lahan di atas 100 ha harus menggunakan pola kerjasama Inti - Plasma . Dengan demikian masyarakat di libatkan sebagai mitra investor.Meski PKS ( Perjanjian Kerja Sama ) Inti - Plasma merupakan masalah internal kedua pihak, lanjut Made , perjanjian kemitraan itu harus saling menguntungkan ( c92 )Disarikan dari : Investor Daily, 13 juni 2007.

cpp

JAKARTA: Meskipun menjadi pemimpin konsorsium Neptune, PT CentraProteinaprima Tbk (CP Prima) diketahui tidak ikut mengakuisisi 100% saham PTDipasena Citra Darmaja yang nilainya mencapai Rp688,12 miliar.Sebagai pemimpin konsorsium CP Prima memberikan deposit Rp25 miliar sepertiditetapkan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai syarat pendaftaran calonpemilik Dipasena.Dalam laporannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK), emiten tambak udang terintegrasi itu mengaku CP Prima hanyamenjadi pengatur dan tidak menyetorkan dana sepersenpun untuk mencaplokperusahaan udang tersebut.Dalam penjelasannya kepada Kepala Divisi Pencatatan BEJ IgnatiusGirendroheru pada 23 Mei 2007 dengan surat No: 24/CPP-JKT/CS/07, CP Primamengaku sebagai pemimpin konsorsium Neptune dengan anggota PT PertiwiIndonesia dan Blue Lion Grup.Selanjutnya pada 24 Mei 2007 melalui surat No: 25/CPP-JKT/CS/07 CP Primamemaparkan PPA melalui surat no: S-1370/PPA/D-PAKP/0507 telah menyatakanNeptune sebagai pemenang.Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Riil Bapepam-LKNurhaida mengatakan CP Prima membeli sebagian aset Dipasena pasca akuisisi,bukannya membeli saham perseroan melalui konsorsium Neptune. Terkait workinginterest (porsi kepemilikan) CP Prima di konsorsium Neptune, Nurhaida tidakmenjelaskan lebih detil."CP Prima tidak ikut membeli. Mereka hanya sebagai arranger karena harus adapihak yang punya keahlian di bidang tambak udang, menangani kegiatanoperasional. Ada agreement [kesepakatan] seperti itu, mereka tidak ikutbeli," tuturnya kepada pers, kemarin.Karenanya, otoritas pasar modal menganggap transaksi tersebut tidakmaterial, sehingga tidak perlu persetujuan rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) sebagaimana ditegaskan dalam peraturan No.IX.E.2 tentangtransaksi material.Nurhaida menambahkan pihaknya telah menerima laporan CP Prima tentangrencana RUPSLB yang mengagendakan persetujuan publik pemegang saham atasrencana pembelian aset Dipasena dan beberapa perusahaan afiliasi SjamsulNursalim itu."Untuk detil agendanya, mereka harus menyampaikan dalam 28 hari sebelumRUPLSB. Ini yang mesti dilihat nanti, yakni detil nilai aset yang merekabeli," ujarnya.Terhadap transaksi itu, otoritas pasar modal akan melakukan penilaianpembelian aset, bukan penilaian pembelian saham.CP Prima telah melibatkan Barclays Capital dan BNP Paribas sebagai penasihatkeuangan untuk mengakuisisi Dipasena.Dalam perdagangan kemarin, harga saham berkode CPRO ini ditutup pada posisiRp610 per saham, tak berubah dibandingkan posisi perdagangan seharisebelumnya.*Komitmen jelas*Sekretaris Perusahaan PPA Renny O. Rorong ketika dikonfirmasi mengatakankonsorsium Neptune telah menunjukkan kemampuan keuangan untuk membeliDipasena dan menjalankan oeprasional perusahaan pertambakan tersebut."Mereka mempunyai komitmen yang jelas dalam mengembangkan Dipasena," ujarnyakemarin.Sekretaris Perusahaan CP Prima Hendrik Silalahi menjelaskan perseroan akanmenjelaskan secara detail transaksi pembelian Dipasena dalam rapat umumpemegang saham (RUPS) perseroan."Kami sampaikan sesuai dengan ketentuan dan UU maupun persyaratan yangditetapkan oleh BEJ, Bapepam & LK maupun otoritas terkait lainnya," paparnyatadi malam.Neptune membeli 100% saham Dipasena dengan nilai jual Rp688,12 miliar.Nilai buku perusahaan tambak tersebut ketika diserahkan ke BPPN sebagaiPenyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sjamsul Nursalim yang mencapaiRp28 triliun ditetapkan Rp19,9 triliun. (arif.gunawan@bisnis.co.id/[EMAIL PROTECTED])Oleh *Arif Gunawan S. & M. Munir Haikal*Bisnis Indonesia

Konsorsium Neptune Pertanyakan Sikap Plasma

Jakarta (ANTARA News) - Konsorsium Neptune mempertanyakan sikap sekelompok petani plasma yang menolak secara sepihak pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan usaha tambak udang PT Aruna Wijaya Sakti (dulu bernama PT Dipasena Citra Darmaja) di provinsi Lampung.Vice President CP Primamotor, penggerak konsorsium Neptune, Saleh Hasyim, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa pembahasan awal PKS PT Aruna Wijaya Sakti pada 19 Juli lalu tidak membuahkan kesepakatan, karena sekelompok tertentu plasma menolak kehadiran Neptune untuk menjelaskan program kemitraan."Mereka menolak kehadiran kami dengan cara berteriak di ruang rapat tidak mau mendengar pemaparan Neptune. Bahkan ada yang menyebarkan teror melalui layanan pesanan singkat (SMS)," ujarnya.Dia mengungkapkan hal itu menanggapi keterangan jurubicara plasma, Thowilun, yang menyebutkan perundingan kemitraan inti-plasma Dipasena pada 19 Juli 2007 gagal, karena Neptune menolak pembahasan PKS 2006, sementara plasma menolak membahas PKS yang diajukan Neptune. "PKS Neptune bila dipaksakan berdampak timbulnya konflik horizontal seperti masa lalu," ujar Thowilun, yang menjabat Ketua Lembaga Manajemen Plasma Kampung (LMPK), perwakilan delapan Badan Perwakilan Kampung, dan Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Dipasena, dalam siaran persnya.Akibat kegagalan perundingan ini, plasma mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan No. 02/SB/D/VIII/2007 untuk mencarikan pemecahannya.Menurut Saleh, meski plasma berkirim surat kepada siapa pun, kalau sikap mereka arogan, maka tidak akan mendapat simpati, apalagi memecahkan masalah.Di lain pihak, katanya, Neptune melihat animo mayoritas petambak plasma tidak sejalan dengan kelompok plasma tadi. "Tetapi dikarenakan mereka hanya petambak plasma yang fokus kepada budidaya, mereka hanya menjadi mayoritas yang diam," jelasnya.Saleh meminta kegagalan pembahasan PKS harus dilihat secara benar. "Jangan kesampingkan adanya kelompok yang berindikasi kuat untuk menggagalkan revitalisasi dengan mengatasnamakan kelompok mayoritas plasma," tambahnya.Sebagai perusahaan inti yang baru masuk ke Aruna Wijaya, katanya, Neptune telah memposisikan diri sebagai penyedia seluruh kebutuhan petambak plasma. "Infrastruktur, benur, tambak, kincir cold storage, tempat tinggal yang layak dan staf-staf yang dibutuhkan pada saat panen udang, semua ditanggung oleh perusahaan inti."Selain itu, semua kerugian yang terjadi jika gagal panen akibat berbagai faktor, maka perusahaan inti bersedia menanggung seluruh risiko atau kerugian bisnis."Jadi niat baik kami adalah memodali para petambak plasma dan merevitalisasi Aruna Wijaya Sakti agar segera berproduksi dan menghasilkan keuntungan bersama," tegasnya.Sementara itu, Presdir Recapital Advisorskreditor lama Dipasena, Rosan Roeslani, menilai konsorium Neptune sangat serius membenahi industri dan tambak udang Aruna Wijaya, termasuk bekerjasama dengan plasma.Sebagai bukti dari keseriusan Neptune, menurut dia, pada 20 Juli lalu konsorsium itu telah melakukan pembayaran kepada Recapital Advisory untuk pengembalian 100 persen modal atas Dipasena."Konsorsium Neptune memiliki itikad baik dengan membayar semua investasi atas Dipasena kepada kami. Pembayaran tersebut lebih cepat dari yang kami perkirakan. Sungguh ini merupakan gambaran dari keseriusan mereka masuk Dipasena," tuturnya. (*)

Neptune Predict Dipasena Sales Will Reach 242 Million US$ in 2008

Neptune Consortium as the new owners of Dipasena Group, projected the next year shrimp production will increase as much as 562% from 6 394 tonnes this year, becoming 42 371 tonnes at 2008. Neptune also predict Dipasena sales will reach 242 Million US$ in 2008.Neptune will also invest 319 Million US$ for 5 years ahead. Mahar Sembiring as the Director of CP Prima said that the investment is needed for the revitalization of Dipasena. From the total investment fund, as much as 96 Million US$ originated as a credit from Panin Bank Tbk. to CP Prima for the purpose of investation loan and capital funds for plasma farmers of Dipasena.Dipasena will plan to build infrastructure and also shrimp processing industry, feed mill and hatchery. The shrimp farm that is predicted to be the biggest shrimp farm in the world, plans to use the newest technology available to enhance and increase their shrimp production. The shrimp itself is planned to be marketed to CP Prima clients in Japan, USA an Europe

Neptune Ambil Alih Dipasena

kompas

Peningkatan Kesejahteraan 11.000 Petambak Plasma Harus Menjadi Prioritas
Jakarta, Kompas - Konsorsium Neptune ditetapkan sebagai pemenang tender penjualan saham pemerintah di tambak udang Dipasena, Lampung. Neptune dianggap layak mengelola Dipasena karena tim penilai independen menilai konsorsium ini sanggup melanjutkan program revitalisasi di tambak itu.
"Kami yakin, Neptune mampu membangun kembali Dipasena, karena memiliki pengalaman dalam bisnis udang," ujar Wakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset yang mewakili pemerintah dalam pengelolaan tambak udang Dipasena selama ini, Raden Pardede, di Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut Raden, salah satu anggota Konsorsium Neptune adalah PT Central Proteinaprima yang memiliki kemampuan teruji dalam bisnis udang. Selain itu, Neptune juga telah menunjukkan bukti kemampuan finansial.
"Bukti kemampuan finansial mereka ditunjukan dengan menyampaikan kepemilikan dana sebesar Rp 1,7 triliun, berbentuk bilyet giro, dari beberapa bank, baik bank lokal (Indonesia) maupun luar negeri," ujarnya.
Kemenangan Neptune menandai pelepasan seluruh saham pemerintah yang ada di Dipasena. Harga yang disepakati dalam tender itu adalah Rp 688,12 miliar.
Neptune harus menyetorkan dana itu secara bertahap. Sebesar 30 persen dari jumlah itu atau Rp 206,44 miliar harus disetor tanggal 26 Mei 2007. Sementara 70 persen sisanya atau Rp 481,68 miliar harus dibayar paling lambat pada tanggal 1 Juni 2007.
Mereka juga harus membayar dana Rp 220 miliar secara bertahap hingga 31 Desember 2007 untuk menyelesaikan utang petambak plasma Dipasena kepada pemerintah. Pembayaran utang tersebut dilakukan bertahap karena mengikuti proses verifikasi sertifikat utang petani tambak yang mencapai 11.000 orang.
Central Proteinaprima merupakan perusahaan raksasa akuakultur berbasis di Indonesia yang bergerak pada akuakultur udang terintegrasi. Mereka mengambil-alih perusahaan budidaya benih udang tahan penyakit yang berbasis di Florida, Amerika Serikat, yakni Shrimp Improvement Systems.
Central Proteinaprima memiliki 16.000 hektar lahan di kawasan terpisah yang mempekerjakan sekitar 20.000 orang, termasuk 6.000 pekerja tetap. Mereka biasa memproduksi udang berkualitas premium, mulai dari panen, pengolahan, dan ekspor.
Neptune berhasil melampau seluruh proses seleksi yang dimulai dari masa pendaftaran dan uji tuntas pada tanggal 9 April-21 Mei 2007. Hingga batas waktu pendaftaran, tercatat empat calon investor yang mendaftarkan diri. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keempatnya diwajibkan membayar dana simpanan sebesar Rp 25 miliar hingga batas waktu 18 Mei 2007.
Keempat investor itu adalah Konsorsium Neptune, Konsorsium Thai Royal Aquaculture Business Company Limited, Laranda Powerindo, dan PT Kemilau Bintang Timur. Hanya dua calon investor yang memenuhi ketentuan, yaitu Kemilau Bintang Timur dan Konsorsium Neptune.
Keduanya memasukkan proposal penawaran, kemudian menyampaikan presentasi pada tanggal 23 Mei 2007. Kedua calon investor itu dinilai Tim Penilai Independen yang terdiri atas Pradjoto (Ahli Hukum), Chatib Basri (Ekonom) dan Made L. Nurdjana (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Departemen Kelautan dan Perikanan).
Kreditor
Sebelumnya, Dipasena sempat mendapatkan kreditor, yakni PT Recapital Advisors. Recapital dipilih menjadi kreditor karena bersedia membiayai program revitalisasi dengan jumlah komitmen Rp 2,6 triliun. Komitmen Rp 1,5 triliun digunakan untuk memperbaiki kinerja inti plasma (PT Dipaseba Citra Darmaja/DCD), sedangkan Rp 1,1 triliun lainnya diberikan untuk petambak plasma. Seluruh pembiayaan untuk inti harus dibayar paling lambat 1 Maret 2007.
Namun, hingga batas waktu tersebut, Recapital gagal memenuhi komitmennya. Akibatnya, seluruh perjanjian antara pemerintah dengan Recapital batal. Dengan demikian, pemerintah berhak mencari investor baru, meskipun Recapital sudah menyuntikan dana Rp 840 miliar.
Pembiayaan untuk plasma senilai Rp 1,1 triliun dibagi atas dua bagian, yakni Rp 220 miliar akan diberikan kepada plasma untuk membayar utang kepada pemerintah, masing-masing Rp 20 juta. Sisanya sekitar Rp 880 miliar akan digunakan untuk merehabilitasi tambak dan memperkuat modal operasional plasma. Seluruh program revitalisasi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup 330.000 orang keluarga petambak plasma dan 2.200 karyawan inti plasma PT Dipasena Citra Darmaja.
Pertambakan udang ini memiliki konsesi pengembangan lahan 186.250 hektar, tetapi baru dimanfaatkan 59.000 hektar, dan mulai beroperasi tahun 1990. Operasional pertambakan penghasil udang jenis Vannamae dan windu (black tiger) terbaik di dunia ini sempat terhenti pada Maret 2000 karena konflik sosial dan eksodus petambak.
Secepatnya
Sekretaris Perusahaan Central Proteinaprima, Hendrik Silalahi membenarkan, Konsorsium Neptune telah memenangkan lelang Dipasena. "Secepatnya kami akan bekerja sesuai rencana usaha pengamanan revitalisasi Dipasena, yang telah dipresentasikan kepada PPA," ujar Hendrik.
Komisaris Dipasena Gelwyn Yusuf mengatakan, Central Proteinaprima harus memulai pembinaan hubungan baik dengan petambak plasma agar dapat bekerja sama. Dia juga menginginkan agar perjanjian kerja sama yang dibuat antara Recapital Advisors dengan plasma diteruskan, karena negosiasi baru akan membutuhkan waktu lebih lama.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ady Surya mengharapkan, Central Proteinaprima mampu mengangkat kembali kualitas hidup 11.000 petambak plasma. Apalagi perusahaan ini dikenal telah berpengalaman dalam bisnis udang di Indonesia, sehingga paham pada karakter petambak di Lampung.
"Tiga hal utama yang harus dilakukan, yakni konsolidasi dengan petambak plasma, memperbaiki infrastruktur, dan menjelaskan hak dan kewajiban petambak plasma terkait rencana dimulainya kembali usaha tambak itu," kata Ady.
Dia juga menekankan, pelatihan dan pembinaan terhadap petambak sangat penting agar udang yang dihasilkan berkualitas tinggi. Hal itu diperlukan sebab Uni Eropa dan Jepang (dua pasar utama udang Dipasena) menetapkan standar tinggi terhadap produk udang. Sebagai contoh, batas maksimum kandungan antibiotik dalam udang adalah 1 ppb (part per billion) atau miligram per ton (OIN/RYO)