Right Issue CPRO Lanjut, Pemilik Obligasi Red Dragon Gigit Jari

Rabu, 13/05/2009 09:19 WIB

Indro Bagus SU - detikFinance


CP Prima Jakarta - Disetujuinya seluruh agenda RUPS Luar Biasa oleh 99,9% pemegang saham independen PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) dipastikan sudah tidak ada lagi masalah dengan eksekusi rights issue perseroan Desember lalu.

Para pemegang saham obligasi Red Dragon melalui pendiri Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei yang selama ini berupaya mendesak Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) agar mengusik rights issue perseroan, kontan gigit jari.

"Dengan disetujuinya semua agenda RUPS, perseroan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk melanjutkan proses rights issue sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Manager Eksternal CPRO, Fajar Reksoprodjo saat dihubungi detikFinance, Rabu (13/5/2009).

RUPSLB independen CPRO telah digelar Selasa (12/5/2009) sore. Dua agenda rapat digelar yaitu, persetujuan konversi utang CPRO ke PT Surya Hidup Satwa untuk dipindahtangankan ke PT Pertiwi Indonesia dan agenda kedua perubahan perjanjian utang tersebut.

"Agenda pertama disetujui oleh 99,98% pemegang saham independen. Agenda kedua disetujui oleh 99,99% pemegang saham independen," jelas Fajar.

Latar Belakang Kisruh

Para pemegang obligasi Red Dragon melalui Lin Che Wei memang diketahui berupaya menggagalkan rights issue tersebut.

Seperti diketahui, Red Dragon menerbitkan obligasi tukar berjaminan (secured convertible bonds) sebesar US$ 200 juta, dengan kupon 2 persen, dan jatuh tempo di tahun 2010. Jaminan obligasi tukar tersebut adalah saham-saham CPRO yang dimiliki oleh Red Dragon, PT Surya Hidup Satwa ("SHS") dan perusahaan-perusahaan terafiliasi lainnya, yang totalnya sekitar 70 persen dari total saham beredar CPRO (per November 2008). Di bulan Oktober 2008, pemberitahuan disampaikan kepada Red Dragon bahwa telah terjadi default atas obligasi Red Dragon.

Dalam kasus ini, Lin Che Wei menjadi perwakilan dari 9 investor asing pemegang obligasi konversi Red Dragon, terdiri dari CQS Convertible and Quantitive Strategies Master Fund Limited, CQS Asia Master Fund Limited, GLG Credit Fund, GLG Market Neutral Fund, Highbridge Asia Opportunities Master Fund L.P, Highbridge International LLC, Marathon Master Fund Ltd, Marathon Global Equity Master Fund Ltd dan Morgan Stanley & Co International plc.

Pada 14 Maret 2009, Bapepam secara resmi mengumumkan tidak sahnya rights issue CPRO karena RUPS Independen perseroan yang telah digelar pada 28 November 2008 terkait aksi ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menghentikan sementara perdagangan HMETD (saham rights issue) CPRO pada 19 Desember 2008.

Suspensi dan pembatalan rights issue CPRO disinyalir karena ada desakan para pemegang obligasi konversi Red Dragon melalui Lin Che Wei selaku pemegang saham CPRO.

Periode perdagangan HMETD CPRO berlangsung pada 15 hingga 19 Desember 2008. CPRO Rights issue CPRO sebesar kurang lebih 17,5 miliar saham senilai Rp 1,75 triliun. Aksi korporasi itu dilakukan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen CPRO pada tanggal 28 November 2008.

Persetujuan RUPS itu antara lain meliputi persetujuan rights issue, dan persetujuan kepada PT Pertiwi Indonesia selaku pembeli siaga untuk mengkonversikan tagihan PT Pertiwi Indonesia menjadi saham CPRO.

Sebegaimana telah dijelaskan Wei dalam keterangannya, para pemegang obligasi konversi Red Dragon tidak menyetujui aksi rights issue CPRO. Alasannya, jika obligasi konversi jatuh tempo di 2010, saham konversi yang akan diterima dipastikan terdilusi oleh aksi rights issue CPRO.

Namun dari sisi manajemen CPRO, aksi rights issue justru bertujuan menyelesaikan masalah utang-utang perseroan yang rasio terhadap ekuitasnya (debt to equity rasio/DER) sudah mencapai 3,5 kali (dalam denominasi rupiah) atau 4,8 kali (dalam denominasi dolar AS).

Setelah rights issue posisi DER dalam rupiah akan turun menjadi 1,5 kali, sedangkan dalam dolar AS menjadi 2,0 kali. Dalam kondisi seperti ini, posisi CPRO sangat lemah. Kabarnya, celah inilah yang hendak dimanfaatkan oleh kelompok pemegang obligasi yang dimotori Wei untuk melakukan hostile take over CPRO.

Dengan posisi DER yang sudah melebihi batas normal, kelangsungan usaha CPRO sangat bergantung pada perolehan dana non pinjaman, dalam kasus ini CPRO memilih rights issue. Pembatalan rights issue CPRO akan memaksa manajemen CPRO mencari cara mengurangi rasio DER-nya. Konon, memang posisi itulah yang diinginkan para
pemegang obligasi Red Dragon agar memudahkan hostile takeover CPRO.

Dengan disetujuinya seluruh agenda rapat, kontan saja para pemegang obligasi Red Dragon yang sejak awal berupaya mengusik rights issue CPRO harus gigit jari.(dro/lih)