Puluhan Emiten Telat Beri Laporan Keuangan 2008

Rabu, 15/04/2009 18:24 WIB

Indro Bagus SU - detikFinance


Foto: Dok detikcom Jakarta - Puluhan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat surat peringatan tertulis I lantaran telat memberikan laporan keuangan tahun 2008. BEI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya tidak ingat persis. Tapi ada sekitar 50an emiten kalau tidak salah yang
belum menyerahkan laporannya," ujar Direktur Pencatatan Bursa Eddy Sugito saat
dihubungi detikFinance, Rabu (15/4/2009).

Eddy mengaku tak tahu persis apa saja alasan emiten terlambat menyerahkan
laporannya. Namun sesuai peraturan BEI, otoritas telah memberikan surat peringatan tertulis I.

"Kalau mereka tetap belum kasih hingga 30 April 2009, BEI akan mengirimkan surat
peringatan II ditambah denda Rp 50 juta," ujar Eddy.

Sesuai Peraturan No .I-H, emiten yang belum memberikan laporan keuangan tahunan
hingga 31 Maret 2009 akan menerima surat peringatan tertulis I. Jika hingga 30 April 2009 belum juga menyerahkan laporan keuangannya, emiten akan kena surat
peringatan tertulis II ditambah denda Rp 50 juta.

Jika hingga 31 Mei 2009 belum juga menyerahkan, emiten akan kena surat peringatan tertulis III ditambah denda Rp 150 juta. Apabila hingga 30 Juni 2009 belum juga menyerahkan laporan keuangan, terhitung 1 Juli 2009, BEI akan mengenakan sanksi suspensi.

Suspensi baru akan dibuka jika laporan keuangan diserahkan, dan denda-denda
sebelumnya dibayar perseroan.

Emiten yang belum menyerahkan laporan antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(PGAS), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Timah Tbk (TINS), PT
Central Proteinaprima Tbk (CPRO), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Medco
Energi International Tbk (MEDC), dan PT SMART Tbk (SMAR).
(dro/qom)

Kisruh Rights Issue CPRO

Posted by: MyReksadana in Berita
Terkait Rights Issue CPRO, Pemegang Obligasi Red Dragon akan Ajukan Gugatan (12:25) - Kisruh penerbitan saham baru (rights issue) pada PT Central Proteinaprima Tbk (CPRO) sepertinya akan berlangsung lama. Pemegang obligasi Red Dragon, salah satu pemegang saham CPRO ini berniat untuk menggugat pihak CPRO sehubungan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui rights issue.

Ada sembilan pemegang obligasi terbitan Red Dragon, seperti CQS Asia Master Fund Ltd, CQS Convertible and Quantitavis Stategist Master Fund Ltd, GLG Market Neutral Fund, GLG Credit Fund, dan Morgan Stanley International. Para pemegang saham senilai US$ 200 juta ini menjadi emosional karena rights issue itu tidak meminta persetujuan mereka. Nah, adapun penerbitan obligasi Red Dragon tersebut menggunakan jaminan saham CPRO milik Red Dragon.

Karena Red Dragon tidak menggunakan haknya dalam rights issue, maka porsi kepemilikan saham Red Dragon di CPRO otomatis berkurang dari 70,3% menjadi 39,7%. Hal ini menyebabkan nilai jaminan obligasi Red Dragon menjadi turun.[ktn]


This entry was posted on Thursday, May 14th

Right Issue CPRO Lanjut, Pemilik Obligasi Red Dragon Gigit Jari

Rabu, 13/05/2009 09:19 WIB

Indro Bagus SU - detikFinance


CP Prima Jakarta - Disetujuinya seluruh agenda RUPS Luar Biasa oleh 99,9% pemegang saham independen PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) dipastikan sudah tidak ada lagi masalah dengan eksekusi rights issue perseroan Desember lalu.

Para pemegang saham obligasi Red Dragon melalui pendiri Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei yang selama ini berupaya mendesak Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) agar mengusik rights issue perseroan, kontan gigit jari.

"Dengan disetujuinya semua agenda RUPS, perseroan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk melanjutkan proses rights issue sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Manager Eksternal CPRO, Fajar Reksoprodjo saat dihubungi detikFinance, Rabu (13/5/2009).

RUPSLB independen CPRO telah digelar Selasa (12/5/2009) sore. Dua agenda rapat digelar yaitu, persetujuan konversi utang CPRO ke PT Surya Hidup Satwa untuk dipindahtangankan ke PT Pertiwi Indonesia dan agenda kedua perubahan perjanjian utang tersebut.

"Agenda pertama disetujui oleh 99,98% pemegang saham independen. Agenda kedua disetujui oleh 99,99% pemegang saham independen," jelas Fajar.

Latar Belakang Kisruh

Para pemegang obligasi Red Dragon melalui Lin Che Wei memang diketahui berupaya menggagalkan rights issue tersebut.

Seperti diketahui, Red Dragon menerbitkan obligasi tukar berjaminan (secured convertible bonds) sebesar US$ 200 juta, dengan kupon 2 persen, dan jatuh tempo di tahun 2010. Jaminan obligasi tukar tersebut adalah saham-saham CPRO yang dimiliki oleh Red Dragon, PT Surya Hidup Satwa ("SHS") dan perusahaan-perusahaan terafiliasi lainnya, yang totalnya sekitar 70 persen dari total saham beredar CPRO (per November 2008). Di bulan Oktober 2008, pemberitahuan disampaikan kepada Red Dragon bahwa telah terjadi default atas obligasi Red Dragon.

Dalam kasus ini, Lin Che Wei menjadi perwakilan dari 9 investor asing pemegang obligasi konversi Red Dragon, terdiri dari CQS Convertible and Quantitive Strategies Master Fund Limited, CQS Asia Master Fund Limited, GLG Credit Fund, GLG Market Neutral Fund, Highbridge Asia Opportunities Master Fund L.P, Highbridge International LLC, Marathon Master Fund Ltd, Marathon Global Equity Master Fund Ltd dan Morgan Stanley & Co International plc.

Pada 14 Maret 2009, Bapepam secara resmi mengumumkan tidak sahnya rights issue CPRO karena RUPS Independen perseroan yang telah digelar pada 28 November 2008 terkait aksi ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menghentikan sementara perdagangan HMETD (saham rights issue) CPRO pada 19 Desember 2008.

Suspensi dan pembatalan rights issue CPRO disinyalir karena ada desakan para pemegang obligasi konversi Red Dragon melalui Lin Che Wei selaku pemegang saham CPRO.

Periode perdagangan HMETD CPRO berlangsung pada 15 hingga 19 Desember 2008. CPRO Rights issue CPRO sebesar kurang lebih 17,5 miliar saham senilai Rp 1,75 triliun. Aksi korporasi itu dilakukan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen CPRO pada tanggal 28 November 2008.

Persetujuan RUPS itu antara lain meliputi persetujuan rights issue, dan persetujuan kepada PT Pertiwi Indonesia selaku pembeli siaga untuk mengkonversikan tagihan PT Pertiwi Indonesia menjadi saham CPRO.

Sebegaimana telah dijelaskan Wei dalam keterangannya, para pemegang obligasi konversi Red Dragon tidak menyetujui aksi rights issue CPRO. Alasannya, jika obligasi konversi jatuh tempo di 2010, saham konversi yang akan diterima dipastikan terdilusi oleh aksi rights issue CPRO.

Namun dari sisi manajemen CPRO, aksi rights issue justru bertujuan menyelesaikan masalah utang-utang perseroan yang rasio terhadap ekuitasnya (debt to equity rasio/DER) sudah mencapai 3,5 kali (dalam denominasi rupiah) atau 4,8 kali (dalam denominasi dolar AS).

Setelah rights issue posisi DER dalam rupiah akan turun menjadi 1,5 kali, sedangkan dalam dolar AS menjadi 2,0 kali. Dalam kondisi seperti ini, posisi CPRO sangat lemah. Kabarnya, celah inilah yang hendak dimanfaatkan oleh kelompok pemegang obligasi yang dimotori Wei untuk melakukan hostile take over CPRO.

Dengan posisi DER yang sudah melebihi batas normal, kelangsungan usaha CPRO sangat bergantung pada perolehan dana non pinjaman, dalam kasus ini CPRO memilih rights issue. Pembatalan rights issue CPRO akan memaksa manajemen CPRO mencari cara mengurangi rasio DER-nya. Konon, memang posisi itulah yang diinginkan para
pemegang obligasi Red Dragon agar memudahkan hostile takeover CPRO.

Dengan disetujuinya seluruh agenda rapat, kontan saja para pemegang obligasi Red Dragon yang sejak awal berupaya mengusik rights issue CPRO harus gigit jari.(dro/lih)

CP Prima Tak Gentar Hadapi Gugatan Pemegang Obligasi Red Dragon

Rabu, 13 Mei 2009

Jakarta (Indofinanz) - PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima/CPRO) siap menghadapi gugatan hukum para pemegang obligasi Red Dragon Group Pte. Ltd. Direktur Komunikasi CP Prima Rizal I. Shahab usai rapat umum pemegang saham (RUPS) Independen, mengatakan, gugatan yang akan diajukan para pemegang obligasi tersebut tak mendasar. Pasalnya penerbitan saham baru dilakukan untuk mengurangi rasio utang terhadap ekuitas persroan dari 4,85 kali menjadi 1,5 kali. Dengan demikian nantinya perseroan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak lain. Sementara kuasa hukum sembilan institusi pemegang obligasi Red Dragon, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa posisi pemegang obligasi dirugikan atas tindakan CP Prima. Apalagi dalam perjanjian disepakati bahwa perseroan wajib meminta persetujuan obligor jika ingin menerbitkan saham baru.

CP Prima Segera Right Issue?

Ekonomi
13/05/2009 - 09:06
CP Prima Segera Right Issue?


(inilah.com/ Bayu Suta)INILAH.COM, Jakarta - Rencana PT Central Proteinaprima Tbk (CPRO) untuk melakukan right issue mendapat peluang setelah pemegang saham independen secara aklamasi menyetujui rencana konversi utang subordinasi dari PT Surya Hidup Satwa.


Hal tersebut dikatakan Direktur Komunikasi Korporasi PT Central Proteinaprima Tbk, Rizal I Shahab kemarin. "Kami telah memenuhi ketentuan Bapepam-LK sehingga rencana right issue bisa dilanjutkan. Kami segera melaporkan hasil RUPSLB itu kepada otoritas," katanya.


Persetujuan itu diberikan oleh 99,98% pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kedua Selasa kemarin. Sedangkan sekitar 0,02% menyatakan abstain. Dengan demikian rapat tersebut memenuhi kuorum yang dipersyaratkan otoritas pasar modal yaitu diharidi oleh 56,2% pemegang saham independen.


Hasil RUPSLB dan jadwal pelaksanaan penerbitan saham baru, ujarnya akan segera diumumkan melalui media massa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.


Terkait soal keberatan PT Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) atas rencana right issye, Rizal mengatakan obligasi tukar Red Dragon dengan para investor yang diwakili IRAI tersebut bersifat independen dan tidak terkait dengan perseroan.


Pemegang obligasi yang diwakili IRAI tersebut menilai CP Prima harus membatalkan right issue dan tidak mengubah porsi pemegang saham agar tidak melanggar kesepakatan pemegang obligasi dengan obligor.


Perseroan menilai keberatan IRAI atas pelaksanaan right issue tersebut tidak memiliki dasar hukum, terutama mengingat transaksi dilakukan di wilayah yuridiksi hukum Singapura jadi bukan di Indonesia.


"Right issue untuk meningkatkan kinerja perseroan dengan kenaikan peringkat dan mengurangi rasio utang agar sesuai dengan peryaratan kovenan yang ditetapkan bank pemberi kredit,” jelas Rizal.


Sedangkan pihak Bapepam-LK mengakui sudah menerima surat pemberitahuan adanya RUPSLB dari pihak CP Prima. "Kami baru menerima surat dari mereka tetapi tidak berhak membatalkannya," kata Kabiro Perundang-udangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK, Robinson Simbolon.[hid]

CPRO Raih Peringkat 'B'

Susan Silaban
INILAH.COM, Jakarta - Fitch Rating menetapkan peringkat PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO) untuk surat utang senilai $325 juta yang jatuh tempo 2012.


Rating ini dikeluarkan Blue Ocean Resources Pte ltd yang dijamin CPRO dan anak usahanya di level B.


Sedangkan recovery rating ditetapkan RR4. Namun semua rating itu masih dalam rating wacth negatif. [cms]

CPRO, TRUB dan UNSP Digoreng?

Arhya Winastu Satyagraha
Ahmad Munjin
INILAH.COM, Jakarta–Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memantau perdagangan dan harga tidak wajar pada saham tiga perusahaan. Mungkinkah aksi goreng-menggoreng saham sudah terjadi lagi di bursa?


Arhya Winastu Satyagraha, Head of Research Trimegah Securities mengatakan, kenaikan harga beberapa saham yang tidak wajar di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh aksi korporasi perseroan. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya kemungkinan aksi goreng menggoreng saham saat ini.

“Pasti ada yang belum terungkap di balik penguatan harga saham yang tidak biasa. Mungkin bandar tahu apa yang terjadi, tapi belum diinformasikan ke publik,” katanya kepada INILAH.COM.


Sebelumnya otoritas bursa memasukkan tiga emiten, yaitu PT Bakrie Sumatera Plantations (UNSP), PT Centralproteina Prima (CPRO), dan PT Truba Alam Manunggal Engineering (TRUB) dalam kategori aktivitas pasar tidak biasa atau unusual market activity (UMA). Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan harga saham di luar kebiasaan dibandingkan periode sebelumnya


Berikut ini petikan lengkap wawancara Arhya dengan INILAH.COM.


Apa yang menyebabkan UNSP, TRUB, dan CPRO masuk dalam kategori unusual market activity?

Kemungkinan besar ada aksi korporasi yang bisa memicu peningkatan harga saham tersebut di luar kebiasaan. Kalaupun ada goreng-menggoreng, pasti ada alasan di belakangnya. Karena kalau tidak, saya rasa bandar pun takut.

Kalau tidak ada alasan kuat, kenaikan harga saham tersebut harus dipertanyakan. Jadi, feeling saya, pasti ada yang belum terungkap di balik penguatan harga saham yang tidak biasa. Mungkin bandar tahu apa yang terjadi, tapi belum diinformasikan ke publik.


Apa asumsi Anda?

Kita harus melihat begini, bisa saja ada aksi korporasi di sini. Aksi korporasi itu biasanya dapat menguntungkan atau meningkatkan nilai dari perusahaan itu. Apalagi kita tahu UNSP dan mungkin TRUBA, penurunannya drastis sekali dari harga tertinggi mereka. Kalau tidak salah TRUBA sempat menyentuh level Rp150 tahun lalu sebelumnya akhirnya jeblok ke Rp50 perak.

Pelemahan ke Rp50-an itu pasti harus ada alasannya. Kalau misalnya naik pun, atau ada aksi korporasi di sini, menurut saya seharusnya wajar. Toh sebelum harga sahamnya jatuh, memang sudah berada di 150-an. Tapi, kalau pergerakan di luar aksi korporasi, saya tidak tahu.


Maksud Anda?

Jujur saja, kalau bicara soal valuasi, saya rasa agak sulit untuk saham-saham seperti ini, khususnya TRUBA maupun CPRO. Kalau UNSP mungkin saja valuasinya masih menarik dengan harga CPO di level US$ 700 per ton. Mungkin ada faktor valuation . Jadi memang kita tunggu saja apa alasan mereka yang masuk akal dari jawaban manajemen masing-masing.


Bagaimana kemungkinan terjadinya kebocoran informasi?

Mungkin bisa jadi ada kebocoran informasi. Tapi kita harus kita lihat dulu dengan jawaban dari manajemen masing-masing terkait harga sahamnya. Saya tidak berani spekulasi di sini apakah saham ini digoreng, apakah terjadi kebocoran informasi.


BEI sudah meminta konfirmasi ke tiga emiten tersebut. Langkah tepat?

Yang diminta oleh BEI sudah tepat, dalam artian mereka meminta penjelasan alasan. Jawaban harus diberikan oleh emiten bersangkutan. Jika memang tidak ada, kemungkinan besar karena saham yang digoreng. Namun, ini sangat tergantung jawaban emiten.

UNSP mungkin menguat karena rencana yang akan diambil grup Bakrie terkait pelunasan utang atau repo mereka, serta peningkatan saham BNBR di UNSP. Mungkin ada kaitannya ke sana.

Kita tahu bahwa harga CPO sudah membaik dibandingkan harga tiga sampai empat bulan lalu. Jadi, ada harapan bahwa kinerja akan meningkat. Sedangkan saham TRUB dan CPRO, saya tidak terlalu memperhatikan. [E2]

Pemegang Saham CP Prima Setuju Konversi Utang

Pemegang Saham CP Prima Setuju Konversi Utang
Perseroan kini memenuhi ketentuan untuk melanjutkan proses rights issue.
SELASA, 12 MEI 2009, 18:51 WIB
Arinto Tri Wibowo


VIVAnews - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) independen kedua PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima) secara aklamasi (99,98 persen) menyetujui rencana perseroan untuk mengonversi pinjaman subordinasi antara CP Prima dan PT Surya Hidup Satwa yang telah dinovasikan kepada PT Pertiwi Indonesia.

"Persetujuan 99,98 persen pemegang saham independen tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan proses penawaran umum terbatas saham (rights issue) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan CP Prima, Albert Sebastian, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.

RUPS produsen udang terintegrasi secara vertikal di Indonesia juga menyetujui perubahan kedua pada perjanjian subordinasi antara CP Prima dan Surya Hidup Satwa selaku pemberi pinjaman.

Hal itu berkaitan dengan hak pemberi pinjaman untuk memerintahkan peminjam melakukan pembayaran utang subordinasi. “Dengan disetujuinya semua agenda RUPS, perseroan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk melanjutkan proses rights issue," ujarnya.

Direktur Keuangan CP Prima, Gunawan Taslim, optimistis disetujuinya agenda RUPS akan memberikan peluang besar bagi perseroan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perkembangan industri perikanan budidaya dan perekonomian nasional.

• VIVAnews

CP Prima bondholders face dilution by Chearavanont-backed cash call

By John Aglionby in Jakarta
Published: May 12 2009 03:00 | Last updated: May 12 2009 03:00


International bondholders who recently gained control of CP Prima, the world's largest shrimp producer, after a debt default are accusing the Indonesian company and its previous majority shareholder, Thailand's prominent Chearavanont family, of attempting to retake control of the company in breach of agreements.
The bondholders, who include British and US investors, could see their stake in CP Prima fall from more than 70 per cent to less than 30 per cent today if Indonesia's market regulators allow an emergency general meeting to proceed.
The meeting is being asked to approve a rights issue in spite of bondholder attempts to have it halted.
The agreements, seen by the Financial Times, say neither the family, which controls the Charoen Pokphand Group, nor the company are allowed to take action that would harm the bondholders' interests.
Fajar Rexoprojo, a CP Prima spokesman, acknowledged that the agreements' existed but denied knowledge of clauses in them that any rights issue would violate.
The dispute is being seen as a key test of the protection afforded to bondholders in Indonesia and the ability of the market authorities to perform effectively.
Todung Mulya Lubis, the bondholders' Indonesian lawyer, described the case as "a very bad precedent for Indonesia".
The case began in June 2007 when nine investors, predominantly foreign hedge funds, bought $200m of bonds from four companies controlled by the Chearavanont family, who gave as collateral 70 per cent of CP Prima, which is listed on the Indonesian stock market.
At the time the shares were worth almost Rp9,500bn ($910m).
When CP Prima shares crashed in 2008 the family did not top up the collateral sufficiently and fell into default in October 2008, thereby handing the collateral to the bondholders.
After the family defaulted CP Prima announced it would issue 17.23bn new shares with the standby buyer being Pertiwi Indonesia, also controlled by the Chearavanont family.
Bapepam, Indonesia's market regulator, blocked the first attempt to complete the rights issue.
Nobody at Bapepam was willing to comment on the case yesterday.
Pertiwi is today expected to acquire the majority of the new shares, leaving the Chearavanont family with more than half of the total shares while the bondholders would see their holding drop to 29 per cent.
Nobody from Pertiwi would discuss the case prior to today's meeting.

Copyright The Financial Times Limited 2009

Shrimp Disease ( FLU UDANG )

===============================================TXT============================

Both infectious and non-infectious disease has continuously plagued the various sectors of the shrimp industry. Although it is generally recognized that intensive culture systems often encounter serious disease problems, more recent experiences have shown that low-density culture systems can also be severely affected. Diseases of both infectious and non-infectious etiology have been described, but their effects on shrimp and impacts on culture activities remain poorly understood. Diseases caused by viruses, bacteria, fungi and parasites are considered very significant to shrimp culture.
PRINCIPLE CAUSES OF DISEASES IN SHRIMP CULTURE
Degradation of pond bottom and water quality.
Loss of balance in environment.
High stocking density with limited water exchange facilities.
Use of excessive artificial feed and chemicals.
Nutritional deficiency/ poor nourishment.
Accumulation of unutilized feed followed by its purrefaction by the native heterotrophic microorganisms.
Poor and inadequate management.
Inadequate aeration.
Suboptimal or heavy algal blooms in the pond.
Physical injury.
Presence of virulent pathogen in high counts.
BEHAVIOURAL, EXTERNAL AND INTERNAL SIGNS OF SHRIMP DISEASE
Change of body colour and pigmentation.
Crowding near the aerator, pond edge and water surface.
Stopping or reduced feed intake and growth.
Becoming lethargic or erratic.
Body and shell soft.
Swollen cephalothorax, abdomen and tail.
Spot on shell, muscle, and erosion of shell and appendages.
Abnormality on gills, muscle, hepatopancreas and intestine.
TYPES OF SHRIMP DISEASES
We can divide shrimp disease in many ways. Different types of shrimp disease are discussed below:
A. According to pathogen:
Viral Shrimp Disease
Bacterial Shrimp Disease
Fungal Shrimp Disease
Parasitic Shrimp Desease
B. Non-infectious disease:
Chronic Soft Shell Syndrome
Black Gill Disease
Red Disease
Cramped Tail Disease
Gas-Bubble Disease
Muscle Necrosis
A. According to pathogen:
I. Viral Shrimp Disease
At least 15 viruses are known to infect cultured and wild marine penaeid shrimp. Reported types include parvoviruses, baculoviruses, reoviruses, togaviruses and rhabdoviruses. Three systemic baculoviruses have recently been described for penaeid shrimp: yellowhead virus (YBV) (Boonyaratpalin et al., 1993), hemolymph baculovirus (Owens, 1993) and systemic ectodermal and mesodermal baculovirus (SEMBV) (Wongteerasupaya et al., 1995). YBV and SEMBV infections have caused drastic mortalities resulting in severe economic losses in shrimp culture facilities in Thailand, Indonesia and India. Also described is a rod-shaped nuclear virus of Penaeus japonicus (RV-PJ) (Inouye et al., 1994) which has been implicated in mass mortalities of cultured P.japonicus in Japan in 1993.
White Spot Syndrome Viral Disease (WSSVD) / China virus disease
Disease signs at the farm level
characterised by high and rapid mass mortality of rapid onset, mainly in farmed penaeid prawns
can occur at any stage of the grow-out period
Disease signs at the tank and pond level
prawns with white spot disease often do not show distinctive clinical signs
lethargy
cessation of feeding
a few days later, moribund prawns near surface at edge of rearing ponds

Clinical signs of disease in an infected animal
loose shell
white calcium deposits embedded in shell, causing white spots 0.5-2.0 mm in diameter for which the disease is named (but white spot disease can occur without these signs)
darkened (red or pink) body surface and appendages
heavy surface and gill fouling by external parasites
white midgut line through abdomen of severely affected larvae and postlarvae
The shell lesions range from minute spots to discs several millimetres in diameter, and may coalesce into larger plates. They are most easily observed by removing the cuticle over the cephalothorax, scraping away any attached tissue with the thumbnail and holding the cuticle up to the light.
White spots in the cuticle are unreliable even for preliminary diagnosis of white spot disease, because similar inclusions can be produced by some bacteria, high alkalinity and other infectious or environmental conditions.

White Spot Syndrome Baculovirus Complex (WSBV)

By the Gulf States Marine Fisheries Commission - This report looks at the problem of White Spot Syndrome and gives an overview of its biology and recommendations to guard against it.
Other scientific names appearing in the literature of this species:
White Spot Syndrome (WSS); Chinese baculovirus-like virus (CBV) (Lightner, 1996; Tapay et al., 1996). Common Name: White Spot Baculovirus (WSBV), White Spot syndrome (WSS) (Lightner, 1996)

Distinguishing Features:
The White-spot baculovirus is a large, enveloped, rod-shaped to somewhat elliptical, non-occluded virus consisting of double stranded DNA (Lightner, 1996).

Similar Species:
At least three viruses in the white spot syndrome (WSS) or "China Virus" complex have been named in the literature (Lightner, 1996). They appear to be very similar viruses. The names of the viruses and the diseases they cause are: China's hypodermal hematopoietic necrosis baculovirus (HHNBV)--Shrimp Explosive Epidermic Disease (SEED) (Lightner, 1996; Cai et al., 1995); Japan's rod-shaped nuclear virus (RV-PJ) of Peneus japonicus (Inouye et al., 1994; Momoyama et al., 1994; Nakano et al., 1994; Takahashi et al., 1994); and Thailand's systemic ectodermal and mesodermal baculovirus (SEMBV) of Penaeus monodon--red disease; white spot disease (Lightner, 1996; Wang et al., 1995).

Biology:
WSBV is extremely virulent, has a wide host range, and targets various tissues (Chang et al., 1996). The origins of the virus may lay in China (Chou et al., 1995; Tapay et al., 1996), but WSBV was first described in the cultured giant tiger prawn P. monodon and redtail prawn Penaeus penicillatus in Taiwan in 1993. WSBV is known to cause disease in P. japonicus and P. penicillatus and to experimentally infect larval Litopenaeus stylirosturs and L. penaeus (Tapay et al., 1996). Many cell types (ectodermal and mesodermal) are targeted by the virus including the cuticular epithelium from every part of the shrimp's body, connective tissues of some organs, nervous tissue, muscle, lymphoid, and hematopoietic tissue. WSBV also severly damages the stomach, gills, antennal gland, heart and eyes. During late stages of the infection, these organs are destroyed and many cells are lysed (completely broken down) (Chang et al., 1996).

The disease resulting from WSBV infection is highly lethal with cumulative mortality reaching 100% within 2 to 7 days post infection. Diseased shrimp show reddish coloration of the hepatopancreas and white inclusions (spots) on their carapace, appendages and inside surface of the body (Chou et al., 1995). Infected shrimp as noted by Chou et al. (1995) show lethargic behavior.

Most likely means of transmission of the virus is through ingestion of diseased tissue and cohabitation with diseased or latent virus carriers. (Flegel et al., 1996). Vertical transmission of the virus from broodstock to larvae is also a possibility as is the case with other shrimp baculoviruses (Fegan et al., 1991), but more study is necessary (Flegel et al, 1996). Viability of free virus in sea water, as with Yellow-head virus, is 3-4 days (Flegel et al., 1996).

Maximum Size:
70 to 150 nm by 275 to 380 nm (Lightner, 1996; Tapay et al., 1996).

Distribution:
Since its appearance in 1992-1993 in northeast Asia, the Strains of WSBV have spread rapidly throughout most of the shrimp growing regions of Asia and Indo-Pacific (Lightner, 1996). The WSBV complex (WSBV, HHNBV, RV-PJ, and SEMBV) is now found throughout China, Japan, Korea, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Malaysia and India (Inouye et al., 1994; Momoyama et al., 1994; Nakano et al., 1994; Takahashi et al., 1994; Chou et al, 1995; Wang et al., 1995). Because the shrimp industry relies on intraregional transport of stocks, the distribution of these viruses may be larger than indicated and may be expanding (Lightner, 1996). White spot disease was first detected in farmed L. setiferus in Texas in 1995.

Interest to Fisheries:
Pathogenicity studies of WSBV carried out by Tapay et al. (1996) show that L. stylirostris and L. vannamei, penaeids commonly cultured in the Hawaii and the Western hemisphere, are seriously diseased when infected by WSBV and mortalities of up to 100% occur within 4 days post infection. The first reported case of WSBV in the Western Hemisphere involved pond-reared P. setiferus from south Texas in 1995. A shrimp processing plant located within the vicinity was the suspected source of virus; the processor was a major importer and re-processor of shrimp imported from affected areas of Asia (Lightner, 1996).

Recommendations:
To guard against accidental importation of infection to disease-free geographical locations, testing of export shrimp (fresh and frozen) from areas of infection should be carried out (Tapay et al., 1996). Broodstock and postlarvae should be screened using a DNA probe before stocking. If transmission of the virus via broodstock to offspring is found to be possible, infection of grow-out ponds may be blocked by washing the nauplii (a pre-larval stage) after harvesting from spawning tanks (Flegel et al., 1996). Other crustacea have been found to be carrier species of strains of WSBV (Johnson, 1988a, b). A few species noted in work by Johnson (1988) include the crab Rhithropanopeus harrisii (Payen & Bonami, 1979), the bracyuran crab, Callinectes sapidus (Johson, 1976), and the anomuran crab Paralithodes platypus (Sparks & Morado, 1986). Since the virus is easily spread via ingestion of infected tissues, Flegel et al. (1996) recommends not feeding fresh crab to broodstock animals.

It appears that the most effective disinfectant for WSBV is formalin. At 70 ppm (or as little as 20 ppm in aquarium tests) transmission of the virus by water was prevented and at that level there was no harm to the shrimp (Flegel et al, 1996). Flegel et al. (1996) note that the formalin treatment could affect the plankton bloom which in turn may cause a drop in DO (dissolved oxygen) in rearing ponds. Preventing infection by cohabitation is not effective using this method, though applications of formalin every 6 hours may delay infection while other measures are undertaken (Flegel et al., 1996).

As a preventative environmental measure, it is recommended that all effluent used in farming or processing operations where the presence of WSBV is a possibility, should be treated with disinfectant (formalin) before discharge (Flegel et al., 1996).

References:
Cai, S., J. Huang, C. Wang, X. Song, X. Sun, J. Yu, Y. Zhang, and C. Yang. 1995. Epidemiological Studies On The Explosive Epidemic Diseases Of Prawn In 1993-1994. J. Fish China 19:112-117.

Chang, P., C. Lo, Y. Wang and G. Kou. 1996. Identification of white spot syndrome associated baculovirus target organs in the shrimp Penaeus monodon by in situ hybridization. Dis Aquat Org. Vol. 27:131-139.

Chou, H, C. Huang, C. Wang, H. Chiang, and C. Lo. 1995. Pathogenicity of a baculovirus infection causing white spot syndrome in cultured penaeid shrimp in Taiwan. Diseases of Aquatic Organisms, Vol. 23:165-173.

Fegan, D.F., T.W. Flegel, S. Sriurairatana, and M. Waiyakruttha. 1991. The occurrence, development and histopathology of monodon baculovirus in southern Thailand. Aquaculture 96: 205-217.

Flegel, T., S. Boonyaratpalin and B. Withyachumnarnkul. 1997. Progress in Research on Yellow-head Virus and White-Spot Virus in Thailand. In T.W. Flegel and I. H. MacRae (eds), Diseases in asian Aquaculture III. Fish Health Section, Asian Fisheries Society,Manila.

Inouye, K., S. Miwa, N. Oseko, H. Nakano, T. Kimura, K. Momoyama and M. Hiraoka. 1994. Mass mortalities of cultured Kuruma Shrimp Penaeus japonicus in Japan in 1993: Electron Microscopic evidence of the Causative Virus. Fish Pathology, 29(2),148-158.

Johnson, P.T. 1976. A Herpes-like Virus From The Blue Crab, Callinectes Sapidus. J. Invertebr. Pathol. 27:419-420.

Johnson, P.T. 1988. Development And Morphology Of An Unusual Nuclear Virus Of The Blue Crab Callinectes Sapidus. Diseases Of Aquatic Organisms 4:67-75.

Johnson, P.T. 1988. Rod-shaped Nuclear Viruses Of Crustaceans: Hemocyte-infecting Species. Diseases Of Aquatic Organisms 5:111-122.

Lightner, D.V. 1996. A Handbook Of Shrimp Pathology And Diagnostic Procedures For Disease Of Cultured Penaeid Shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge, Lousisana, USA.

Lo, C.F., J.H. Leu, C.H. Ho, C.H. Chen, S.E. Peng, Y.T. Chen, C.M. Chou, P.Y. Yeh, C.J. Huang, H.Y. Chou, C.H. Wang, and G.H. Kou. 1996. Detection Of Baculovirus Associated With White Spot Syndrome (WSBV) In Penaeid Shrimps Using Polymerase Chain Reaction. Diseases Of Aquatic Organisms 25:133-141.

Momoyama, K., M. Hiraoka, H. Nakano, H.Koube, K. Inouye, and N. Oseka. 1994. Mass Mortalities Of Cultured Kuruma Shrimp Penaeus Japonicus, In Japan In 1993: Histopathological Study. Fish Pathology 29:141-148.

Nakano, H., H. Koube, S. Umezaea, K Momoyama, M. Hiraoka, K. Inouye, and N. Oseko. 1994. Mass Mortalities Of Cultured Kuruma Shrimp Penaeus Japonicus, In Japan In 1993: Epizootiological Survey And Infection Trials. Fish Pathology 29:135-139.

Payen, G.G. And J.R. Bonami. 1979. Mise En Evidence De Particles D'allure Virale Associees Aux Noyaux Des Cellules Mesodermiques De La Zone Germinative Testiculaire Du Crabe Rhithropanopeus Harrisii (Gould) (Brachyoure, Xanthide). Rev. Trav. Inst. Pech. Marit. 43:361-365.

Sano, T., T. Nishimura, K. Oguma, K. Momoyama, and N. Takeno. 1981. Baculovirus infection of cultured Kuruma shrimp, Penaeus japonicus in Japan. Fish Pathology 15: 185-191.

Sparks, A.K. And J.F. Morado. 1986. A Herpes-like Virus Disease In The Blue King Crab Paralithodes Platypus. Diseases Of Aquatic Organisms 1:115-122.

Takahashi, Y., T. Itama, M. Kondo, M. Maeda, R. Fujii, S. Tomonaga, K. Supamattaya, and S. Boon 1994. Electron Microscopic Evidence of Bacilliform Virus Infection in Kuruma Shrimp (Penaeus japonicus). Fish Pathology, 29(2) 121-125.

Tapay, L.M., Y. Lu, R.B. Gose, J.A. Brock and P.C. Loh. 1997. Infection of white spot baculvirus-like virus in two species of penaied shrimp penaeus stylirostis (stimpson) and P. Vannamei (Boone) In T.W. Flegel and I.H. MacRae editors. Diseases in Aquaculture III. Fish Health Section, Asian Fisheries Society, Manila

Van Hoa, N., B.Q. Te, L.T.T. Loan, L.T.P. Yen, and L.M. Thanh. 1996. Pathogens In Cultured Shrimp In Southern Vietnam. In Diseases In Asian Aquaculture III, Proceedings Of The Third Symposium On Diseases In Asian Aquaculture. 29 January To 2 February 1996. Bangkok, Thailand.

Wang, C., C. Lo, J. Leu, C. Chou, P. Yeh, H. Chou, M. Tung, C. Chang, M. Su and G. Kou. 1995. Purification and genomic analysis of baculovirus associated with white spot syndrome of Penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms, Vol. 23:239-242.

Source: Gulf States Marine Fisheries Commission - Last Modified March 2005

CPRO - Kejanggalan "Right Issue"

CPRO - Kejanggalan "Right Issue"
Posted by Investor Awam | CPRO

Beberapa bulan terakhir sejak krisis, aksi right issues meningkat di bursa. Tercatat ada beberapa contoh:
1. CPRO - Centraproteina --> untuk bayar hutang
2. BDMN - danamon ---> untuk mendongkrak CAR yang memburuk
3. EXCL (masih rencana) ---> untuk bayar hutang & capex

4. AHAP - Asuransi Harta Aman Pratama ---> untuk memenuhi ketentuan modal minimum
5. BNBR (masih rencana) ---> untuk bayar hutang
6. LPLI - Lippo E-net ---> untuk akusisi PT Multi media Interaktif

Dari beberapa contoh di atas, kelihatannya right issue lebih banyak digunakan pada saat keadaan sedang buruk2nya. Beberapa di antaranya menggunakan right issue ini untuk mengumpulkan dana karena gagal mendapatkan tambahan hutang.

Right issue sifatnya sedikit memaksa pemegang saham untuk membeli, karena jika tidak membeli maka akan ada hukumannya, yakni jumlah saham kepemilikannya akan terdilusi (total saham bertambah, sedangkan jumlah saham kita tetap. Sehingga percentase kepemilikan menjadi turun).




Ini sedikit ringkasan:
1. CPRO adalah perusahaan pertambakan dan pengekspor udang.

2. CPRO mengeluarkan right issue tgl 15 Des 2008 (17,57 milyar saham x Rp 100/saham = Rp 1,76T). Awalnya persaham dinilai RP 200/saham sebelum direvisni menjadi Rp 100.

3. PT Pertiwi Indonesia (masih terafilisasi dengan CPRO) bertindak sebagai standy buyer. Awalnya standby buyer adalah PT Surya Hidup Satwa, sebelum diganti.

4. Dana rights issue digunakan untuk membayar utang Rp 1,7 triliun kepada Pertiwi Indonesia. Utang tersebut dari membeli PT Aruna Wijaya Sakti (dulu bernama Dipasena). Pat gulipat, sebenarnya utang tersebut berasal dari PT Surya Hidup Satwa (pemegang saham pengendali CPRO) yang mengalihkannya ke PT Pertiwi. Utang "tanpa bunga" ini akan jatuh tempo tahun 2014, dan telah disetujui CPRO utang akan dibayar dengan penerbitan saham baru.

5. Right issue yang Rp 100/saham ditanggapi secara negatif oleh bursa karena pada saat itu masih ditrading di harga RP86. Juga disinyalir akan meyebabkan penyusutan atau dilusi kepemilikan saham investor publik bertambah menjadi 43%. Sebaliknya, Keluarga Jiaravanon bisa kian menguasai perusahaan itu.

6. Right issues kurang laku karena memang dijual di atas harga pasar. Akhirnya saham right issue dieksekusi PT Pertiwi pada tanggal 19Des 2008. Porsi kepemilikan PT Pertiwi naik menjadi 44%. Namun belum sempat otoritas mencatat saham CPRO pasca right issue, PT Pertiwi sudah menjualnya ke 7 investors - Snow Lion Investment Limited, Raintree Assets Inc., Bedarra Ventures Inc, Tara Group, Arcotel Pacific Limited, Elite One Corporation, dan Enchanted Rise Investments. Porsi saham Pertiwi turun menjadi 9%.

7. Awal kepemilikan saham investor mayoritas yang lain adalah:
PT Surya Hidup Satwa, 45,14%
Red Dragon Pte Ltd, 11,92%
Charm Easy International 8,96%
Regent Central International 7,84%,
publik 26,14%.
Pasca right issue, kepemilikan rata2 jatuh 44%.
============================================================================

8. RED DRAGON NGAMUK.

9. RENCANA RIGHT ISU LAGI SETELAH RUPS I / LB 12 MEI 2009.

10. UNTUK APA??? NARIK DUITNYA INVESTOR...KALO MAU BELI BAGUS KALO NGGAK BELI INVESTOR BANGKRUT....TERLANJUR BASAH, MAIN JUDI KARTU MATI.

11. TUNGGU EPISODE CPRO SELANJUTNYA......ATAU UNHAPPY ENDING???
OPTIMIS MEMANG PERLU TAPI KALO HANYA HITUNGAN DI ATAS KERTAS, JANGAN LAH,,,,,,,,PUTAR SANA PUTAR SINI....JUMLAH HUTANG NGGAK BERUBAH KOK.

12. HARAPAN CPRO SEGERA SEHAT ADALAH HARAPAN KITA SEMUA, MARI DOAKAN BERSAMA........KASIAN KARYAWAN NAIK CUMA 1 - 5 %, KASIAN PLASMA, BONUS DIHUTANG.

Workshop Discusses Nmis Aquaculture Prospects

NORTHERN Marianas College’s Cooperative Research, Extension and Education
Service conducted a workshop regarding the opportunities offered by the island’s
fledgling aquaculture industry.
Members of the community attend the two-day “Opportunities in Aquaculture”
workshop held at the Saipan World Resort yesterday. Photo by Mark Peñaranda“The
workshop discussed how to raise shrimp and marine reef fish,” said Michael Ogo,
aquaculture specialist of NMC-CREES.
The presentation showed the growth stages of shrimp .
“When the eggs hatch, they don’t resemble shrimp — they actually look like
little spiders,” said Dustin Moss, research associate of the shrimp program of
Hawaii’s Oceanic Institute, which sponsored the workshop.
The workshop also discussed the creation of an “artificial environment” when
raising shrimp.
Aquaculture, Ogo said, may help re-build the local economy.
“Right now, the economy is hurting the people and the community. Aquaculture can
make the economy stronger,” he added. “This isn’t just a mom and pop store —
this could become the new growth engine of our economy.”
The workshop likewise discussed where and how to grow shrimp and marine reef
fish artificially as well as in the ocean.
NMC-CREES received a $130,000 grant from the U.S. Department of Agriculture for
the installation of an in-land concrete tank.
NMC-CREES will submit other grant proposals for aquaculture research.
“CREES helps residents write grant proposals, like Ines Guerrero who is now a
tilapia farmer on Saipan,” said Ogo. He also mentioned Anthony Pellegrino, a
local businessman who is now a successful shrimp farmer.
Also discussed yesterday were tips on how to raised coconut crabs, tilapia, and
about a polyculture farm that can accommodate two species in the same aquarium,
such as shrimp and rabbit fish.
Conducting the workshop with Dustin Moss were Dr. Shaun Moss, director of the
shrimp program of the Oceanic Institute; Dr. Hui Gong, aquaculture development
specialist from the University of Guam; Clyde Tamaru, aquaculture specialist
from the University of Hawaii’s sea grant college program; and Clete Otoshi,
shrimp program research associates at the Oceanic Institute.

ARM-RAISED SHRIMP GOOD AQUACULTURE PRACTICES FOR PRODUCT QUALITY AND SAFETY IMPORT ANCE OF PRODUCT SAFETY AND QUALITY

Shrimp remains as one of the most popular and highest valued seafood
selectionsthroughout the world. Current annual world production from both wild
harvest andfarm culture is estimated at approximately 3,000,000 metric tones
with an estimatedproduction value in excess of $12 billion U.S. dollars. In
comparisons, shrimp productionis not one of the largest world fisheries, but it
is one of the most valuable. For example, inthe United States the 1999 shrimp
imports represented 18.8 percent of the total US importsby weight and 35 percent
in total value. This value indicates a strong market demand. Insome countries,
consumption of farm-raised shrimp has grown to exceed the amount ofwild
shrimp.169Farm-raised shrimp good aquaculture practices for product quality and
safetyFARM-RAISED SHRIMP GOOD AQUACULTURE PRACTICES FOR PRODUCT QUALITY AND
SAFETYSteve Otwell, Laura GarridoVictor Garrido, Ron BennerAquatic Food Products
ProgramUniversity of Florida, Sea Grant ProgramGainesville, FL 32611IMPORTANCE
OF PRODUCT SAFETY AND QUALITYMARKET EXPECTATIONSSource: WWW.NMFS.GOV Foreign
Trade data, 2001 ShrimpSeafood$US 9.35/kg$US 5.07/kg
While most world fisheries are experiencing maximum sustainable production or
near over-fishing, shrimp production can continue to increase through
aquaculture farm operations.Shrimp aquaculture keeps growing steadily despite
the adverse conditions and new chal-lenges faced by the farmers. In 1988,
farmed-raised shrimp represented 40.6 percent of thetotal shrimp production
worldwide, increasing to 49.4 percent in 1998.170Methods for improving shrimp
farming in Central AmericaSource: WWW.FAO.ORG FishStat Plus 2000Source:
WWW.FAO.ORG FishStat Plus 2000

The growth of shrimp farming assures a positive future for the world shrimp
supply, but thisnew industry is rapidly changing with expansion into more
countries, by increasing use ofmore intensive farming, and through use of
formulated feeds. Traditional food markets areusually suspect for a new source
and new method of food production. Continuing demandand value for new shrimp
products will depend on consistent product quality and safety.Market concerns
include: GIs the new shrimp as good as or better than the traditional
shrimp?GDoes it taste and smell the same?GDoes it look the same, raw or
cooked?GDoes it cook the same?GDoes it have the same shelf-life, when fresh or
frozen?GIs the new shrimp safe to eat?GDoes harvest and processing cause
contamination with chemicals?GDoes harvesting and processing cause contamination
with pathogenic bacteria?GDo farmed animal illnesses (i.e., viruses) cause human
illnesses?GDo the farmers and processors practice good basic sanitation, hygiene
and food safety standards (HACCP)?These are reasonable and expected market
questions for all foods, but the answers to thesequestions are becoming more
difficult as the food supply becomes more distant and global.In fact, the
ability to answer these questions has become a marketing advantage. This
com-petition involves:Gfarmed vs. wild shrimp supplies;Gcountry vs. country
shrimp supplies; andGfarm vs. farm shrimp supplies.In addition to the
requirements for daily shrimp production, farmers must realize that thedemand
and value of their shrimp will depend on the product quality and
safety.171Farm-raised shrimp good aquaculture practices for product quality and
safety"SHRIMP SAFETY & QUALITY = VALUE"

Shrimp farmers must be aware of the current regulatory expectations in their
country andin the countries where their shrimp will be sold and consumed. The
regulatory authoritiesin most nations are assigned to protect the 'safety' of
their consumers. Most countries havespecific regulations to assure food safety
for products produced in or imported into thecountry. In many instances, these
food safety regulations also involve or influence productquality. Regulatory
expectations will be based on judgments and measures for both shrimpsafety and
quality. Shrimp quality and safety are closely related. A shrimp with poor
quality due to bacterialspoilage could be considered safe to eat if it is cooked
to eliminate any safety concerns, butthe poor quality is often considered an
indirect measure for product safety. Likewise, anapparently good quality shrimp
could cause illness if it is contaminated with a potential foodhazard that is
not obvious based on quality judgments. Regulatory authorities should try
todistinguish certain safety problems. Farmed shrimp could be unsafe to eat if :
Gthe shrimp are contaminated with certain types or amounts of 'pathogenic'
bacterial;Gthe shrimp contains excessive amounts of food additives or improper
food additives;Gthe shrimp contains pesticides, herbicides or other potential
toxic chemicals introduced during pond culture; orGthe shrimp contains improper
amounts or type of therapeutic chemicals usedduring pond culture.The traditional
regulatory approach has been to set various guidelines or tolerances thatassure
a safe product. These standards are usually enforced by inspection of products
afterthey are processed, combined withoccasional inspections of the pro-cessing
facilities to enforce goodmanufacture practices (Appendix:GMP's). The GMP's
include somebasic sanitation requirements thatare usually designed for
processing.Good aquacultural practices (GAP's)are introduced to include
farmingactivities linked with processing.172Methods for improving shrimp farming
in Central AmericaAreas of concern for shrimp quality and safetyIMPORTANCE OF
PRODUCT SAFETY AND QUALITYREGULATORY EXPECTATIONS